KABAR BIREUEN, Bireuen – Tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bireuen di bawah kepemimpinan Bupati Ir H Mukhlis, ST semakin baik. Salah satu indikatornya, LKPJ Tahun Anggaran 2025 jauh lebih baik dibandingkan LKPJ Tahun Anggaran 2024.
Pernyataan itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRK Bireuen terhadap LKPJ Bupati Bireuen Tahun 2025, Fadhli M Yusuf kepada Kabar Bireuen melalui telepon selulernya, Kamis (7/5/2026).
“LKPJ Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2025 jauh lebih baik dibandingkan LKPJ Tahun Anggaran 2024. Realisasi anggaran APBK Tahun Anggaran 2025 mencapai hampir 95 persen. Sementara realisasi Tahun Anggaran 2024 hanya 90 persen,” sebut Fadhli M Yusuf, dewan Fraksi NasDem DPRK Bireuen.
Menurutnya, membaiknya tata kelola Pemerintahan Bireuen, Bupati Bireuen, Ir H Mukhlis, ST serius dan fokus menindaklanjuti rekomendasi DPRK Bireuen terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2024.
Disebutkan politikus yang akrab disapa Abi Fadli ini, capaian kinerja Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perkim, BLUD RSUD dr Fauziah Bireuen dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Capaian kinerja beberapa dinas atau OPD pada tahun 2025 sudah lumayan baik. Boleh dikatakan sangat menggembirakan dibandingkan tahun 2024,” ujar Abi Fadli.
BACA JUGA: Ini Rekomendasi Dewan Terhadap LKPJ Bupati Bireuen
Sebutnya lagi, di bawah kepemimpinan Bupati Mukhlis, posisi utang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Fauziah Bireuen semakin menurun, dari Rp70 miliar menjadi Rp36 miliar.
“Dan ini juga indikator tata kelola Pemerintahan sudah lebih baik dan terarah,” sebutnya.
Abi Fadli juga mengakui terdapat beberapa hal yang belum maksimal dan menjadi sorotan Pansus. Seperti, rendahnya realisasi kegiatan dan anggaran pada Dinas Kesehatan dan Baitul Mal.
“Kalau dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, juga ada peningkatan,” katanya.
Mantan Ketua Komisi I DPRK Bireuen periode 2014-2019 ini menyebutkan faktor rendahnya realisasi anggaran pada Baitul Mal. “Kurangnya tim teknis di Baitul Mal. Pansus sudah menyarankan kepada Bupati untuk membenahi segera,” ungkapnya.
Lalu, terkait rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga atau BTT Tahun Anggaran 2025, sekitar 24 persen, Pansus sudah meminta klarifikasi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen.
BACA JUGA: Bupati Bireuen Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 dan Dua Rancangan Qanun
“Penyebab rendahnya realisasi BTT Tahun 2025 karena adanya bantuan Presiden Rp4 miliar yang ditransfer pada bulan Desember 2025, namun anggaran itu menjadi SiLPA dikarenakan belum ada juknis pada saat itu,” terang Ketua Komisi III DPRK Bireuen ini.
Ia menegaskan, secara umum, Pemerintahan Bireuen di bawah kepemimpinan Mukhlis sudah lebih baik.
“Namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, tetapi masih dalam tahap wajar dan semuanya sedang berproses,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Abi Fadli berharap, Bupati Mukhlis untuk terus bekerja dengan semangat tinggi demi kebaikan daerah dan masyarakat Kabupaten Bireuen.
Bupati Mukhlis diminta untuk menjadikan kritikan yang konstruktif sebagai energi dan semangat membangun Bireuen.
“Abaikan kritikan yang provokatif dari pihak tidak bertanggungjawab,” pesannya. (Rizanur)
