Oleh: Baihaqi
Komisioner Panwaslih Kabupaten Bireuen, Mantan Aktivis Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
MUSIBAH banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kembali mengingatkan kita pada satu fakta mendasar yang kerap luput dari perhatian banyak masyarakat. Nasib korban pascabencana sangat ditentukan oleh kualitas pemimpin daerah itu sendiri. Sayangnya, perhatian masyarakat sering kali berhenti pada fase tanggap darurat, sementara pada fase pemulihan yang paling menentukan masa depan korban bencana justru kurang mendapat sorotan dan perhatian mendalam.
Dalam setiap bencana yang terjadi, respons awal biasanya menjadi panggung utama. Sorotan media, derasnya arus informasi, dan dinamika ruang digital menghadirkan ruang luas bagi pimpinan daerah untuk menunjukkan kesigapan. Kehadiran di lokasi, mobilisasi sumber daya, serta keputusan cepat membentuk kesan kepemimpinan yang tegas dan responsif. Pada fase ini, legitimasi kerap terbentuk dengan cepat karena publik melihat aksi kasatmata yang dilakukan oleh pemimpin daerah.
Namun, bencana tidak pernah benar-benar selesai dalam satu babak, karena ia merupakan rangkaian panjang peristiwa yang menuntut ketekunan, kapasitas manajerial, serta kejernihan arah berpikir untuk benar-benar membebaskan para korban dari dampak bencana yang ditinggalkan. Justru pada fase pemulihan inilah kualitas pemimpin diuji secara lebih mendalam. Ketika sorotan publik mulai meredup dan perhatian media berangsur hilang, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai yakni bagaimana seorang pemimpin mampu mengatur, mengoordinasikan, dan memastikan proses pemulihan berjalan adil, terarah, serta berkelanjutan.
Kita kerap menyaksikan kontras yang tajam. Ada daerah yang tampak sigap pada fase awal, tetapi kehilangan arah dalam masa pemulihan. Berbulan bulan setelah bencana, korban masih bertahan dalam kondisi serba terbatas ditambah lagi kebutuhan dasar belum terpenuhi secara layak. Program relokasi berjalan lambat, bahkan terhenti. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, peluang dukungan dari pemerintah pusat tidak dimanfaatkan secara optimal. Kemandirian seolah dimaknai sebagai kemampuan berjalan sendiri, bukan sebagai kecakapan mengelola seluruh sumber daya yang tersedia demi keselamatan warga.
Menurut pandangan penulis, sikap semacam ini tidak hanya keliru, tetapi juga berisiko tinggi terhadap kondisi suatu daerah yang terkena bencana. Dalam situasi krisis, mengabaikan sumber daya adalah bentuk kegagalan membaca skala masalah. Pemimpin yang efektif justru ditandai oleh kemampuan merangkul dukungan, membangun koordinasi lintas sektor, serta memastikan setiap potensi bantuan dapat dikonversi menjadi solusi nyata. Pada akhirnya, yang menanggung dampak dari kekeliruan tersebut adalah para korban. Mereka yang seharusnya menjadi pusat dari setiap kebijakan.
Di sisi lain, terdapat pula daerah yang pada awalnya tampak kurang siap yang terlihat dari respons tidak segera terstruktur, koordinasi tersendat, dan komunikasi publik belum solid. Namun seiring waktu, kepemimpinan di daerah tersebut menunjukkan kemampuan beradaptasi untuk menuntaskan dampak dari bencana. Strategi diperbaiki, tata kelola diperkuat, dan kolaborasi lintas aktor mulai berjalan efektif. Pemulihan bergerak secara nyata. Korban berangsur-angsur memperoleh kembali kehidupan yang layak, dan kepercayaan publik pulih melalui hasil, bukan sekadar pernyataan.
Dua gambaran tersebut menegaskan bahwa ukuran pemimpin dalam bencana tidak terletak pada kecepatan respons awal, melainkan pada kemampuan menuntaskan proses pemulihan hingga para korban mulai mendapatkan haknya. Pemimpin sejati tidak diukur dari intensitas kehadiran di hadapan kamera, tetapi dari ketahanan dalam memastikan setiap tahap penanganan berjalan hingga tuntas.
Sayangnya, sebagai masyarakat demokratis, kita masih sering terjebak pada logika visual. Kehadiran fisik, kecepatan berbicara, dan dominasi di ruang publik, kerap menjadi tolok ukur yang menyesatkan. Padahal, kepemimpinan kebencanaan menuntut kemampuan berpikir sistemik, keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer, serta kerendahan hati untuk bekerja dalam jejaring kolaborasi yang luas.
Bencana pada hakikatnya sebuah ujian yang tidak dapat direkayasa dan dimanipulasi. Ia mampu membuka secara gamblang tabir kapasitas seorang pemimpin dalam mengelola risiko, menetapkan prioritas, dan menjaga keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen risiko bencana seharusnya menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh setiap kepala daerah, terlebih di daerah yang rawan terjadi bencana. Kompetensi ini, bukan sekadar pelengkap administratif untuk memenuhi kewajiban formal semata.
Dalam kerangka yang lebih luas, kualitas pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kualitas demokrasi yang melahirkannya. Pemilihan umum bukan hanya tentang prosedur yang bersih dan adil, tetapi juga tentang kedewasaan pemilih dalam menilai kapasitas calon pemimpin. Partai politik memegang peran strategis dalam memastikan bahwa kandidat yang diusung tidak hanya memiliki daya tarik elektoral, tetapi juga kompetensi substantif. Selama popularitas lebih diutamakan daripada kapasitas, risiko menghadirkan pemimpin yang rapuh dalam krisis akan terus berulang.
Pemerintah pusat pun perlu mengambil peran yang lebih tegas dalam menetapkan standar kapasitas kepala daerah dalam manajemen bencana. Pelatihan harus dirancang secara serius, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata. Dalam situasi darurat, ketidaktepatan kecil dapat berkembang menjadi konsekuensi besar yang memengaruhi keselamatan banyak orang.
Meski demikian, kunci utama tetap berada di tangan masyarakat sebagai pemilih. Sudah saatnya standar penilaian terhadap calon pemimpin mengalami pergeseran mendasar. Pertanyaan yang harus dikedepankan bukan lagi sekadar siapa yang paling dikenal atau paling sering muncul di ruang publik, melainkan siapa yang memahami risiko di wilayahnya dan memiliki rekam jejak dalam mengelola krisis secara efektif.
Tanpa perubahan cara pandang tersebut, kita akan terus berada dalam siklus yang sama. Terpukau oleh kesan awal, lalu dihadapkan pada kenyataan yang mengecewakan. Dalam konteks bencana, siklus ini bukan hanya persoalan politik, melainkan persoalan kemanusiaan.
Fase pemulihan bukan sekadar tahap lanjutan, melainkan inti dari keseluruhan penanganan bencana. Ketika korban berbulan bulan hidup dalam ketidakpastian, itu bukan semata persoalan teknis, melainkan cerminan kegagalan pemimpin. Sebaliknya, ketika pemulihan berlangsung cepat, terarah, dan bermartabat, di situlah makna kepemimpinan menemukan bentuknya yang paling nyata.
Perbedaan hasil tersebut tidak pernah terjadi secara kebetulan karena ia merupakan konsekuensi dari pilihan kebijakan, kapasitas pengambilan keputusan, serta keberanian untuk bertindak melampaui kepentingan jangka pendek. Karena itu, tidak ada lagi ruang bagi kepemimpinan yang berhenti pada pencitraan.
Pertanyaan yang tersisa menjadi sederhana namun menentukan, apakah kita akan terus memilih pemimpin yang piawai tampil, atau mulai beralih pada pemimpin yang mampu menuntaskan kerja hingga akhir? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan membentuk arah politik lokal, tetapi juga menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang, cepat atau lambat, akan kembali datang. [*]
