KABAR BIREUEN, Bireuen – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menyampaikan penghargaan kepada Panglima TNI dan jajaran Pimpinan TNI Angkatan Darat (AD) yang telah menghibahkan aset tanah untuk Pemerintah Kabupaten Bireuen.
“Terima kasih Bapak Panglima TNI, KSAD Panglima Kodam Iskandar Muda, Danrem 011 Lilawangsa dan Dandim 0111 Bireuen,” tulis Ketua Komisi III DPRK Bireuen, Fadhli M Yusuf dalam pesan WhatsApp yang dikirim kepada Kabar Bireuen, Jumat (8/5/2026).
Politikus NasDem yang akrab disapa Abi Fadli ini juga mengapresiasi kerja keras Bupati Bireuen, Ir H Mukhlis ST bersama Pimpinan DPRK dan semua stakeholder terlibat dalam menuntaskan proses tukar guling (ruislag) atau hibah Barang Milik Negara (BMN).
“Alhamdulillah kemarin (Kamis, 7 Mei 2026) Pemerintah Kabupaten Bireuen sudah menerima sertifikat aset tanah milik TNI Angkatan Darat yang diserahkan oleh Bapak Danrem 011 Lilawangsa kepada Bupati Bireuen di Meuligoe,” kata Abi Fadli.
BACA JUGA: Tuntas Setelah 24 Tahun, Pemkab Bireuen Resmi Terima Hibah Lahan TNI untuk Perluasan RSUD dr Fauziah
Menurutnya, ini prestasi besar ditoreh oleh Pemkab Bireuen tahun pertama kepemimpinan Ir H Mukhlis ST – Ir Razuardi MT.
“Ini patut kita syukuri, setelah lebih 20 tahun menunggu, akhirnya proses hibah aset TNI selesai masa kepemimpinan Bupati Mukhlis. Harapan masyarakat, lahan itu segera dimanfaatkan untuk membangun fasilitas kesehatan (perluasan bangunan gedung RSUD dr Fauziah Bireuen),” sebutnya.
Lalu, ia mengingatkan Bupati Bireuen agar menjadikan prestasi besar ini sebagai langkah awal menghadirkan fasilitas layanan kesehatan prima untuk masyarakat.
“Bupati harus segera menyiapkan master plan dan grand desain yang memiliki standar nasional, sehingga nantinya tidak ada sejengkal tanah pun yang mubazir akibat salah perencanaan,” sarannya.
BACA JUGA: Terima Sertifikat Hibah Aset Tanah dari TNI, Ketua DPRK Bireuen Apresiasi Bupati Mukhlis
Jika Pemkab tidak serius dan salah menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan lahan itu, tambahnya, juga akan menimbulkan masalah dalam penyediaan layanan kesehatan seperti harapan masyarakat.
“Kami (Komisi III) akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak khususnya dalam hal penganggaran (budgeting) dan monitoring serta koordinasi dengan manajemen rumah sakit (RSUD dr Fauziah),” jelas Fadhli.
Ia menyarankan Bupati Mukhlis agar melobi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat untuk anggaran pengembangan fasilitas RSUD dr Fauziah.
“Pemkab harus fokus untuk meningkatkan fasilitas layanan di rumah sakit Fauziah, mengingat pembangunan rumah sakit regional di Cot Buket tidak bisa diharapkan lagi,” katanya.
Katanya lagi, Pemkab Bireuen tidak boleh berhenti memajukan fasilitas kesehatan karena tidak tersedianya anggaran.
“Jangan sampai perjuangan panjang yang memakan waktu 20 tahun lebih sia-sia karena tidak ada anggaran, sehingga lahan itu terbengkalai. Ini tanggung jawab pemerintah dan harus dibuktikan kepada masyarakat,” pungkas Ketua Komisi III DPRK Bireuen ini. (Rizanur)
