KABAR BIREUEN, Bireuen-Bupati Bireuen, Ir H Mukhlis ST menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen untuk selalu memperjuangkan hak-hak korban bencana hidrometeorologi di Bireuen.
Hal itu disampaikannya menyahuti harapan masyarakat yang disuarakan oleh Koalisi Gerakan Sipil Bireuen dalam aksi demo beberapa hari lalu.
Komitmen Bupati Mukhlis itu ditegaskannya saat menerima audiensi perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen di ruang kerja Bupati Bireuen, Jumat (8/5/2026) sore.
“Seluruh elemen masyarakat diajak untuk mengawal setiap proses pemulihan pasca bencana, secara transparan dan akuntabel sehingga benar-benar dapat berjalan sesuai harapan,” sebutnya.
Pertemuan yang berlangsung dalam situasi keakraban ini, digelar khusus menyahuti aspirasi dan mencari solusi terbaik atas petisi yang disuarakan saat aksi damai jilid 3 awal pekan ini, di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Melalui dialog konstruktif ini, Pemkab Bireuen menyambut positif masukan dari koalisi sipil dan memastikan, penanganan terhadap korban dapat diawasi langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ini sekaligus menjadi bukti pemerintah daerah tidak menutup diri, serta selalu siap untuk menyahuti setiap aspirasi publik.
Bupati Mukhlis bahkan secara terbuka, mengajak para aktivis Koalisi Sipil ini, untuk bersinergi dalam mengawal proses realisasi petisi guna memastikan, hak-hak masyarakat terdampak bisa terpenuhi sehingga mereka mampu bangkit kembali dari kondisi buruk akibat musibah besar tersebut.
“Kita juga menginginkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, ikut mengawasi tahapan pemulihan dan hak korban terpenuhi secara adil, tepat sasaran serta sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap H Mukhlis.
Pertemuan itu, selain membahas berbagai isi strategis dan menjadi wadah silaturahmi, guna memperkokoh kemitraan antara pihak pemerintah bersama masyarakat, selalu warga negara yang patut mendapat layanan terbaik.
“Pemerintah terus mencari solusi terbaik secara riil dan komprehensif, terutama atas tuntutan koalisi sipil ini. Kita juga ingin, hari ini menjadi awal proses koordinasi yang akan terus kita tindaklanjuti bersama demi kepentingan rakyat,” jelasnya.
Momentum tersebut, diharapkan mengawali diskusi berkelanjutan terhadap isu-isu strategis, termasuk pemenuhan hak-hak para korban banjir serta berbagai harapan masyarakat lainnya.
Bahkan, kesempatan itu juga menandai kesiapan koalisi sipil untuk diundang kembali, guna mencari bermacam solusi atas persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Koordiantor Umun Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, M Akmal menyampaikan beberapa poin krusial, diantaranya, tuntutan jaminan transparansi data korban banjir, kejelasan mekanisme distribusi bantuan logistik, serta desakan adanya jawaban tertulis formal dari pemerintah daerah.
Pihak koalisi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan membantu pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak masyarakat, baik yang terdampak bencana alam maupun dampak konflik, agar tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pemulihan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bireuen, Ir. Ismunandar, ST, secara tegas mengajak perwakilan Koalisi Gerakan Sipil untuk terlibat langsung dalam aksi nyata di lapangan.
Guna memastikan validitas data korban, Sekda mengundang koalisi sipil untuk bersinergi melakukan verifikasi faktual bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen.
“Kami mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama ke lapangan, melakukan survei dan melihat langsung kondisi korban. Mari kita diskusikan di posko, di kantor, atau di mana saja agar mendapatkan solusi yang tepat sesuai regulasi yang berlaku,” tegas Ismunandar.
Pemkab Bireuen turut mengingatkan, segala bentuk penyaluran bantuan sosial maupun pembangunan kembali infrastruktur harus menaati mekanisme birokrasi dan regulasi hukum formal.
Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menjalin jalur komunikasi yang intensif guna percepatan realisasi program pemulihan yang merata dan akuntabel. (Suryadi)
