KABAR BIREUEN – Maraknya money politics (politik uang) yang diduga dimainkan sejumlah oknum calon legislatif (caleg) di Kabupaten Bireuen untuk meraih suara pada Pemilu 2019 ini, telah merusak tatanan demokrasi kita. Ini juga akan berdampak buruk terhadap kinerja mereka nanti ketika duduk sebagai anggota dewan.
Kekhawatiran itu dikemukakan Wakil Ketua DPRK Bireuen, Drs. Muhammad Arif, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh bekerjasama dengan Fisipol Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Bireuen, di Ruang Rapat Ampon Chiek Peusangan kampus setempat, Rabu (24/4/2019).
Menurut Muhammad Arif, hal tersebut bukan mustahil akan terjadi. Mengingat, biaya yang telah dihabiskan untuk bisa menduduki kursi dewan itu, sangat besar. Akibatnya, yang dipikirkan nanti bagaimana cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.
“Yang dapat kursi dewan dengan cara money politics, tidak ada kemenangan juga. Mereka tidak dapat serius bekerja untuk rakyat. Akan selalu terbebani dengan utang atau berpikiran bagaimana bisa balik modal,” ungkap Arif
Dia mengatakan, kalau untuk jadi anggota DPRK harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp400 juta, jangan coba-coba mengharapkan dapat kembali modal. Sampai habis masa jabatan lima tahun, tidak akan terbayarkan dengan gaji yang didapatkan sebagai anggota dewan.
“Saya yang Wakil Ketua DPRK Bireuen, dulu naik dengan modal 270 juta rupiah, tiga tahun setengah lamanya baru balik modal. Itu pun tidak saya pakai untuk melakukan kecurangan atau money politics. Saya pakai hanya untuk menjaga tim tiga ratus (anggota tim tetap-red). Apalagi mereka yang menghabiskan biaya lebih dari 400 juta rupiah,” jelas pimpinan dewan Bireuen dari PNA ini.
Selain Muhammad Arif, FGD bertemakan “Pilkada, Politik Uang dan Korupsi: Solusi Alternatif Model Penyelesaian” ini, juga ada tiga narasumber lain. Mereka terdiri dari Shaumil Hadi, S.Sos., MA (Dosen Fisipol Umuslim), Dr. Effendi Hasan, MA (Dosen Fisipol Unsyiah) dan Dr. Mukhtaruddin, SH., MH (Kabag Risalah dan Hukum Sekretariat DPRK Bireuen yang juga mantan Ketua KIP Bireuen).
Sementara terdiri dari unsur aktifis antikorupsi, dosen Umuslim, mahasiswa, organisasi kepemudaan, wartawan dan kalangan lainnya. Diskusi tersebut sangat menarik para peserta dan mereka aktif memberikan masukan terkait solusi pencegahan money polititics ke depan yang telah merusak sendi-sendi demokrasi. (Suryadi)
