KABAR BIREUEN-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menilai data penerima bantuan jaring pengaman sosial di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemkab setempat amburadul.
Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi I DPRK Bireuen Yufaidir SE, kepada Kabar Bireuen, Selasa (12/5/2020).
Menurut Yufaidir, pendistribusian Bansos Pemkab Bireuen untuk warga miskin terdampak ekonomi akibat Covid-19 masih menjadi polemik di dalam masyarakat hingga saat ini.
“Kami menerima banyak keluhan. Ada warga yang seharusnya layak justru tidak menerima bantuan. Dan sebaliknya, yang tidak layak malah masuk dalam daftar penerima. Ini akibat Plt Bupati Bireuen terlalu gegabah menetapkan data penerima. Seharusnya kalau data tidak valid jangan salurkan dulu bantuan,” kata Yufaidir.
Kata politisi Partai Aceh yang akrab disapa Faidir ini, carut marutnya database calon penerima bantuan tersebut, diduga akibat kesalahan awal pendataan.
Faidir menilai, polemik Bansos Pemkab Bireuen diakibatkan belum tertibnya pendataan terkait calon penerima bantuan. Disinyalir, data calon penerima Bansos Pemkab Bireuen tumpang tindih dengan bantuan lainnya terkait penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
“Kalau data masih amburadul, jangan dulu lakukan penyaluran bansos. Sumber bantuan penanganan Covid-19 ini kan ada banyak pintu, tidak hanya bersumber dari Pemkab Bireuen,” tukasnya.
Sebut Faidir lagi, pada awalnya Pemkab Bireuen meminta data calon penerima Bansos dari keuchik (kades). Setelah mereka melakukan pendataan riil dengan mekanisme rembuk warga, namun ketika diajukan jumlah penerimanya tak sesuai dengan usulan.
“Ini yang menjadi persoalan, dan resikonya dihadapi oleh keuchik,” sebut mantan Keuchik Gampong Blang Seupeng, Kecamatan Jeumpa ini.
Sejak awal, lanjut Faidir, Dewan meragukan data penerima Bansos sejumlah 40.259 Kepala Keluarga yang disampaikan oleh Pemkab Bireuen.
“Kata mereka (Pemkab Bireuen) itu datanya sudah diverifikasi. Tapi kenyataannya ada sekitar 1.700 paket bantuan gagal disalurkan. Sebenarnya ini ada apa?” soal Faidir.
Pemkab Bireuen, lanjut Faidir, terkesan sangat memaksa untuk segera mengadakan dan menyalurkan bantuan bahan pokok (Bako) berupa beras, minyak goreng, mie instan sebanyak 40.259 paket.
“Jangan-jangan sudah ada deal-deal dengan pihak distributor, sehingga begitu menggebu-gebu ingin menyalurkan bantuan. Sementara data penerima belum valid,” duga alumnus Universitas Almuslim (Umuslim) ini.
Terakhir, Yufaidir mengingatkan Plt Bupati Bireuen Dr H. Muzakkar A Gani, SH MSi agar tidak menyalurkan bantuan tahap kedua sebelum datanya valid.
“Dan kami mengharamkan bantuan diberikan dalam bentuk barang. Tapi harus BLT (Bantuan Langsung Tunai) agar ekonomi dapat berputar di Bireuen,” pungkasnya. (Rizanur)
