KABAR BIREUEN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M Daud (HRD), menyampaikan, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase di Gampong Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.

Hal ini, katanya, berdasarkan pembahasan anggaran tahun 2021 antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Komisi V DPR RI. Usulannya itu, sudah diakomodir Kementerian terkait.

“Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sudah mengalokasikan anggaran Rp 30 miliar di tahun 2021, untuk penanganan fisik Bendung DI Krueng Pase. Mohon doa masyarakat Aceh Utara, supaya tidak ada perubahan lagi,” begitu diungkapkan HRD yang didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Ir. Djaya Sukarno, M.Eng dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara, Edi Anwar, MT, saat kunjungan kerjanya ke lokasi bendungan tersebut, Sabtu (17/10/2020).

Karena itu, HRD mengharapkan Kepada Kepala BWS Sumatera I, agar proyek tersebut dapat ditender sedini mungkin. Ini dalam rangka mencegah potensi resiko jebolnya bendung dimaksud. Dengan begitu, tidak perlu lagi dipikirkan anggaran untuk penanganan darurat.

Disebutkan HRD, dirinya sudah mengawal aspirasi untuk merehabilitasi Bendung DI Krueng Pase ini secara berkelanjutan, baik secara lisan maupun tertulis.

“Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) terakhir tanggal 8 September 2020, saat pembahasan anggaran tahun 2021 dengan Dirjen Sumber Daya Air, telah saya tegaskan bahwa penanganan kerusakan Bendung DI Krueng Pase sudah sangat mendesak. Tidak bisa ditunda lagi,” ujar HRD dalam jumpa persnya dengan awak media dan disaksikan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

HRD menjelaskan, Bendung Krueng Pase merupakan urat nadi bagi masyarakat di 9 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara dan 1 Kecamatan di Kota Lhokseumawe. Terdapat 10 ribu hektar sawah yang mendapatkan distribusi air dari Bendung DI Krueng Pase. Puluhan ribu masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut.

“Apa jadinya kalau sampai masyarakat tidak bisa turun ke sawah, karena tidak ada air, akibat rusaknya Bendung Krueng Pase ini,”  kata HRD, prihatin.

Menurut Bupati Bireuen Periode 2012-2017 ini, Bendung Krueng Pase sudah pernah jebol pada tahun 2006. Saat itu, masyarakat tidak bisa turun ke sawah hingga dua kali musim tanam.

Estimasi kerugian material mencapai Rp 400 miliar selama dua kali musim tanam. Dampaknya, masyarakat kehilangan sumber pendapatan.

Saat itu, sebut HRD, sempat ada perbaikan ringan. Tapi, tidak ada kelanjutannya sampai sekarang. Karena itu, kerusakannya semakin parah. Seharusnya, sudah ditangani secara komprehensif dari lima tahun lalu.

Secara status, menurut HRD, bendungan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, di bawah Kementerian PUPR.

Makanya, dia mengaku, sudah berulang kali mengingatkan Menteri PUPR dan Dirjen SDA, supaya memprioritaskan penanganan Bendung Krueng Pase di tahun 2021.

“Secara tertulis, kita juga sudah surati beberapa kali. Secara lisan, juga sudah saya sampaikan dalam beberapa RDP dan saat bertemu Pak Menteri. Insya Allah, ini akan ditangani di tahun 2021,” ujar HRD, optimis.

Merespon desakan HRD tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Djaya Sukarno, mengatakan, aspirasi itu sudah disampaikannya ke Kementerian PUPR di Jakarta.

Disebutkan Djaya, bahkan HRD juga telah meminta kepada pihaknya, agar Bendung DI Krueng Pase ini ditangani secara darurat dulu di tahun 2020. Namun, hingga sekarang belum ada sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan. Yang sudah dilakukan adalah perencanaan teknis untuk rehab bendung tersebut.

“Insya Allah tahun 2021 akan dilakukan penanganan fisiknya, karena ini memang kewenangan nasional. Saya berharap kepada Pak Ruslan yang duduk di Komisi V dan bermitra dengan Kementerian PUPR, untuk mengawal aspirasi masyarakat ini,” pinta Djaya Sukarno.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara, Edi Anwar, MT, menyampaikan apresiasinya kepada HRD yang telah memperjuangkan harapan masyarakat Aceh Utara untuk rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase.

“Saya sangat senang ketika melihat Bapak Ruslan sangat serius menindaklanjuti aspirasi ini. Saya yakin dengan konsistensi dan kerja keras beliau, tahun 2021 akan ada anggaran untuk penanganan rehab Bendung Krueng Pase ini,’ harap Edi Anwar. (Suryadi)