KABAR BIREUEN – Bupati Pidie Jaya, Teungku Aiyub Abbas, memohon pada Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), agar membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Pidie Jaya. Terutama, pembangunan sejumlah infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat di sana.
Permintaan itu disampaikan Bupati Aiyub Abbas bersama Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak, saat menemui HRD di ruang kerjanya Lantai 14 Gedung Nusantara 1 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).
Dalam pertemuan itu, Aiyub Abbas menyampaikan beberapa hal terkait peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya kepada HRD.
“Di antaranya, pembangunan Bendungan Lhok Pineung, Kecamatan Meurah Dua. Irigasi di hilir bendungan ini dapat mengairi 4.928 hektar sawah yang tersebar di Kecamatan Meureudu 1.729 hektar, Ulee Gle 2.006,5 hektar, Ulim 424 hektar, Lhok Sandeng 225 hektar dan Beuracan 50 hektar,” jelas Aiyub Abbas.
Selanjutnya, Bupati Pidie Jaya yang diusung Partai Aceh (PA) ini, menguraikan sejumlah manfaat lainnya dari bendungan tersebut. Antara lain, dapat dimanfaatkan untuk air baku Kabupaten Pidie Jaya 800 liter/detik, pengendalian banjir dengan kemampuan reduksi banjir mencapai 25% Q10th & 22 % untuk Q25th dan juga bisa untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 1 ~ 3 MW.
“Selain bendungan tersebut, juga ada sejumlah infrastruktur lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat kami. Seperti pembangunan jalan dua jalur, rumah khusus, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan lain-lain,” papar Bupati Aiyub Abbas yang ikut didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pidie Jaya, Rizal Fikar, ST.
Hal senada juga ikut dikemukakan Abu Razak. Dia meyakinkan HRD, apa yang disampaikan Bupati Pidie Jaya tersebut, benar-benar aspirasi masyarakat.
“Itu kebutuhan Pidie Jaya. Mohon bantu diperjuangkan,” pinta Sekjen Dewan Pimpinan Aceh (DPA) PA tersebut pada HRD.
HRD menyahuti positif permintaan Bupati Pidie Jaya tadi yang ikut diperkuat oleh Abu Razak. Dia menyatakan, siap memperjuangkan apapun kebutuhan masyarakat Aceh, termasuk untuk masyarakat Pidie Jaya. Meski, daerah itu berada di luar wilayah Dapilnya (Dapil Aceh 2).
Terkait pembangunan Bendungan Lhok Pineung yang membutuhkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun, sebut HRD, ini butuh kerja keras semua pihak. Terutama, dari pihak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
“Langkah pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan semua dokumen yang dapat membantu proses rasionalisasi. Sehingga, program ini dapat kita dorong untuk masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Seperti mempersiapkan Detail Enginering Design (DED) dan beragam kebutuhan teknis lainnya,” ungkap HRD.
Menurut Bupati Bireuen periode 2012 – 2017 ini, program yang disampaikan Bupati Pidie Jaya itu sangat visioner. Dia yakin, kalau proyek bendungan ini selesai, maka produktivitas petani di sana akan meningkat.
“Program percepatan kemandirian pangan pun akan terwujud, pendapatan masyarakat akan meningkat, ekspansi ekonomi terus bergerak memperbaiki distribusi pendapatan, memperluas kesempatan kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran,” jelasnya.
Selain itu, HRD juga menyatakan, dirinya siap mendorong pembangunan infrastruktur jalan. Termasuk pembangunan jalan dua jalur, rumah khusus dan kebutuhan infrastruktur lainnya. (Suryadi)
