KABAR BIREUEN-Puluhan paket proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2020 sampai saat ini belum dilakukan tender.
Tidak jelasnya proses tender diyakini banyak pihak akan berakibat pada tidak selesai pengerjaan proyek tersebut sesuai perencanaan.
Sumber Kabar Bireuen menyebutkan, proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa untuk Tahun 2020, anggarannya sebesar Rp80 Milyar lebih yang tersebar di sejumlah SKPK.
Anggaran itu sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur umum yang tentunya dalam pelaksanaan proyek itu akan membutuhkan waktu lama.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Bireuen, Fadhlullah, ST MSM yang ditemui Kabar Bireuen beberapa waktu lalu di ruang kerjanya membenarkan, bahwa sejumlah paket pekerjaan, baik fisik maupun pengadaan barang dan jasa belum dilelang.
“Kalau belum ada dokumen dari dinas, tidak bisa kami lelang. Ada paket yang sudah diserahkan dokumen, tapi belum lengkap, tidak dilelang. Dan sudah kami kembalikan lagi ke dinas,” kata Fadhlullah.
Salah seorang pejabat di salah satu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang ditanya wartawan beberapa hari lalu juga membenarkan proses tendar proyek APBK Bireuen Tahun Anggaran 2020 molor karena belum selesai ditetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE).
Sementara Anggota Komisi IV DPRK Bireuen, Ismail Adam yang diminta tanggapannya terkait molornya proses tender sejumlah proyek Tahun Anggaran 2020 mengaku kecewa dengan cara kerja Bupati Bireuen, Dr H. Muzakkar A Gani SH MSi.
“Bupati semestinya fokus untuk membangun Bireuen. Kalau kerja seperti ini jelas jelas mengecewakan kita semua,” ujar Ismail Adam, Senin (6/7/2020) di ruang kerjanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, Bupati Bireuen, Dr H. Muzakkar A Gani SH MSi ragu-ragu dalam melakukan hal yang menjadi tanggungjawabnya.
“Sikap bupati yang penakut seperti ini bisa merugikan daerah. Jadi pesan saya dari pada tidak berani mengambil keputusan, lebih indah mundur saja dari jabatan bupati,” saran Ismail Adam.
Terlambatnya pelelangan proyek, lanjut Ismail Adam, akan berefek pada pelaksanaan pekerjaan. “Dimana nantinya pekerjaan tidak bisa diselesaikan tepat waktu dan maksimal,” imbuhnya.
Menurutnya, bila pun dipaksakan pelaksanaannya pada akhir tahun ditakutkan pekerjaan tidak sesuai spek peruntukan dan RAB yang ada.
“Apalagi mengingat akhir tahun adalah musim penghujan. Tentu ini menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaannya,” terang dia.
Selain itu kata Ismail Adam, terlambatnya proses pelelangan juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lemah di sektor pembangunan.
Sebutnya, biasanya dalam pelaksanaan pekerjaan di gampong-gampong (desa desa) mampu menyerap tenaga kerja paling kecil antara 10 sampai 20 orang tenaga kerja.
“Saya kira cukup banyak tenaga kerja yang tertampung untuk mengerjakan proyek proyek itu. Nyatanya sekarang tender saja belum,” kata Ismail Adam dengan nada tinggi.
Ia meminta Bupati Bireuen untuk memerintahkan pejabat terkait agar seluruh proyek bisa dilelang ULP dalam waktu secepatnya. Apalagi kalender tahun ini hanya tersisa lima bulan lagi.
“Percuma anggaran disahkan tepat waktu, namun realisasi pembangunan untuk kepentingan masyarakat tidak berjalan sesuai ketentuan dan harapan,” pungkas Ismail Adam. (Rizanur)
