KABAR BIREUEN, Bireuen— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Bireuen menggelar Pelatihan Ekonomi Hijau dan Pemulihan Ekosistem bertema “Strategi Rehabilitasi Lahan Basah Pascabencana bagi Masyarakat Kabupaten Bireuen” di Aula Lama Setdakab Bireuen, Kamis, 21 Mei 2026.
Kegiatan itu menjadi ruang diskusi antara akademisi, pemerintah daerah, aktivis lingkungan, dan masyarakat untuk membahas dampak kerusakan lingkungan pascabanjir besar yang melanda Kabupaten Bireuen waktu lalu.
Pelatihan tersebut didukung program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam program layanan dana masyarakat periode ke empat.
Sekitar 100 peserta dari unsur mahasiswa, perangkat desa, komunitas lingkungan, dan masyarakat umum hadir dalam kegiatan itu.
Ketua Pelaksana kegiatan, M. Yaziz, mengatakan pelatihan itu lahir dari keresahan terhadap kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
“Bencana ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga menyebabkan rusaknya lahan basah, ekosistem, dan menurunnya ekonomi masyarakat,” kata Yaziz.
Menurut dia, pemulihan pascabanjir tidak cukup hanya melalui bantuan darurat, melainkan juga membutuhkan upaya jangka panjang berbasis pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Bireuen, Fakhrurrazi, menilai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil penting dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Bireuen.
“Kita memahami bagaimana kondisi daerah kita saat ini setelah bencana. Karena itu kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama memulihkan lingkungan dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan dibuka Asisten III Setdakab Bireuen oleh Zamzami, S.Pd., M.M., mewakili Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Dalam sambutannya, ia mengatakan banjir sebelumnya telah menjadi pelajaran penting tentang rapuhnya kondisi lingkungan di Aceh.
“Kita belajar dari banjir kemarin. Banyak lahan sawah, perkebunan, dan lahan basah rusak dalam waktu singkat. Kerusakan lingkungan ini harus dipulihkan bersama-sama,” katanya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan anak muda dalam menginisiasi kegiatan lingkungan di tengah kondisi masyarakat yang masih berupaya bangkit dari dampak bencana dan tekanan ekonomi.
Dalam sesi materi, akademisi Dr. Ir. Cut Azizah, ST., MT., menjelaskan konsep ekonomi hijau sebagai aktivitas ekonomi yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.
Ia menilai Kabupaten Bireuen memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi hijau berbasis lahan basah.
“Bireuen memiliki potensi pengembangan eco park, ekowisata lahan basah, jasa lingkungan, hingga pertanian ramah lingkungan berbasis agroforestri,” sebutnya.
Cut Azizah juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan hulu sungai untuk mengurangi risiko banjir di wilayah hilir. Menurut dia, kerusakan hutan di kawasan hulu menjadi salah satu faktor yang memperparah banjir di Bireuen.
“Longsor terjadi di Aceh Tengah, tetapi dampaknya besar dirasakan di hilir seperti Bireuen. Karena itu hutan di bantaran sungai harus dipertahankan untuk menangkap curah hujan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Aceh Wetland Forum (AWF), Yusmadi Yusuf, menyebut bencana ekologis yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari persoalan alih fungsi lahan dan lemahnya pengawasan lingkungan.
“Kami menemukan banyak penebangan liar, alih fungsi lahan, dan izin tambang ilegal yang berdampak fatal terhadap lingkungan,” katanya.
Menurut Yusmadi, persoalan lingkungan bukan hanya soal menanam pohon, tetapi juga menyangkut penegakan hukum dan pengawasan tata ruang.
Dalam sesi diskusi, peserta juga menyoroti persoalan revisi RTRW, alih fungsi lahan sawah, hingga ancaman terhadap kawasan rawa dan hutan di Aceh.
Sejumlah peserta meminta pemerintah lebih terbuka dalam penyusunan kebijakan tata ruang yang berdampak terhadap lingkungan hidup masyarakat.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana (DLHK) Bireuen, Safrizal, mengatakan pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengurangan sampah dan penguatan program lingkungan di tingkat desa.
“Kita harus menjaga lingkungan hidup dimulai dari diri sendiri, termasuk meminimalisir sampah dan memperkuat kerja sama antara masyarakat dan pemerintah,” kata Safrizal.
Selain sesi materi dan diskusi panel, kegiatan itu juga diharapkan melahirkan rekomendasi bersama terkait rehabilitasi lahan basah dan strategi pemulihan ekonomi masyarakat berbasis lingkungan di Kabupaten Bireuen. (Ihkwati)
