KABAR BIREUEN– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen menggelar Rapat Paripurna terhadap dua Rancangan Qanun Kabupaten Bireuen Tahun 2020 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bireuen Tahun Anggaran 2019, Rabu (22/7/2020) di ruang paripurna gedung dewan setempat.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I, Syauqi Futaqi dan dihadiri Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A.Gani SH Msi tersebut, disampaikan Laporan Gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di DPRK Bireuen.
Adapun terhadap Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Aceh Syariah Kabupaten Bireuen telah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Bireuen.
Begitu juga dengan Rancangan Qanun tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Tebatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Kota Juang telah dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Bireuen.
Pada kesempatan itu, baik Gabungan Komisi menyampaikan sejumlah hal, diantaranya, agar pemerintah Kabupaten Bireuen menindak tegas pembangunan 29 unit ruko di atas tanah PJKA yang terletak di Jalan T Hamzah Bendahara untuk melakukan tindakan pembongkaran bangunan Ruko PT Wadah Suci karena tidak memiliki IMB. Dan telah mengangkangi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang RTRW Kabuaten Bireuen 2012-2032.
Begitu juga halnya dengan terkait pembangunan Ruko milik Said Azhari yang juga terletak di Jalan T Hamzah Bendahara, yang merupakan kawasan Ruang terbuka Hijau, maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan pada tahun 2018 lalu agar dibatalkan demi tegaknya kepastian hukum.
Sementara itu, Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar dan Farksi Juang Bersama DPRK Bireuen mengapresiasi Pemkab Bireuen yang telah menindaklanjuti persoalan pembangunan pertokoan permanen berlantai 2 sebanyak 29 unit yang beralamat di jalan T. Hamzah Bendahara Gampong Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang, dengan akan segera menyurati Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dari Fakultas Teknik Unsyiah, sebagaimana yang telah disampaikan pada penyampaian jawaban Bupati Bireuen mengenai LKPJ Bupati Bireuen beberapa waktu yang lalu.
Namun, pihaknya menilai bila persoalan ini tidak menemui titik temu atau solusi sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku maka bangunan yang telah terlanjur dibangun tersebut terpaksa harus ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
Fraksi –fraksi tersebut juga sangat mengapresiasi kegiatan penertiban yang sedang dilaksanakan oleh Satpol-PP dan WH Kabupaten Bireuen selama beberapa minggu terakhir ini bersama TNI/Polri dan dinas terkait.
Hal ini harus selalu menjadi perhatian saudara Bupati Bireuen, artinya kegiatan/pelaksanaan penertiban tersebut harus didukung oleh anggaran yang memadai, kemudian kami juga menyarankan bahwa kegiatan penertiban yang sangat baik tersebut seyogyanya setelah selesai pada Ibu Kota Kabupaten Bireuen, harus segera dilanjutkan pada seluruh Ibu Kota Kecamatan lainnya dalam Kabupaten Bireuen.
Bupati harus segera memperbaharui kembali Qanun-qanun Kabupaten Bireuen tentang Retribusi, Perizinan dan Qanun-qanun lainnya yang sudah ketinggalan zaman atau sudah tidak sesuai dengan keadaaan saat ini.
Sementara itu, Fraksi Partai Aceh meminta Bupati Bireuen agar segera merealisasikan pembangunan yang sudah direncanakan mengingat sisa masa anggaran yang tidak lama lagi masa berlakunya.
Lalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, baik RSUD dr Fauziah Bireuen dan puskesmas-puskesmas dalam Kabupaten Bireuen. (Ihkwati)
