KABAR BIREUEN – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bireuen menggelar kegiatan temu ramah dengan unsur perempuan, Sabtu sore (23/12/2017) di kantor Panwaslu setempat, Desa Geulanggang Baro, Kota Juang, Bireuen.
Kegiatan peran perempuan dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden 2019 itu menghadirkan pemateri, Ketua Bawaslu Provinsi Aceh, Dr Muklir MAP dan Komisoner Panwaslu Bireuen, Desi Safnita.
Ketua Bawaslu Aceh, Mukhlir, dalam paparannya mengangkat tema peran perempuan dalam perpolitikan, antara lain menyebutkan, keterwakilan perempuan dalam politik diwajibkan 30 persen.
Dikatakannya, perempuan penting untuk terlibat dalam perpolitikan karena ada isu-isu perempuan yang harus diperjuangkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan menyangkut perempuan, yaitu dalam bidang kesehatan, kematian ibu dan anak, isu-isu sosial dan kesetaraan gender.
Lima hal yang harus diperjuangkan untk kepentingan kaum perempuan, adalah, mun culnya kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan perempuan, pelabelan perempuan, beban ganda perempuan serta penomorduaan perempuan.
“Karena itu, perempuan harus terlibat aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, baik dengan keterwakilan suara perempuan di legislatif melalui caleg perempuan, dengan memilih caleg yang cerdas, adanya keterwakilan perempuan di partai politik maupun ikut berpastisipasi dalam pengawasan pemilu,” sebutnya.
Sementara itu, Desi Safnita menyoroti keikutsertaan perempuan melawan politik uang, dimana perempuan harus juga turut melakukan pengawasan partisipatif.
“Kalau ada yang kasih uang, ambil sebagai barang bukti, foto dan bawa ke Panwaslu sebagai bukti pelanggaran pidana pemilu dan akan diproses,” jelasnya.
Politik uang, katanya, tak hanya berupa pemberian uang, tapi bisa juga bisa berupa barang, seperti berupa mukena, jelbab, tas dan bentuk lainnya.
Dia berharap, perempuan ikut melakukan pengawasan pada pemilu legislatif dan Presiden/wakil Presiden 2019, karena tugas mengawasi tak hanya tugas Panwaslu semata, namun semuan unsur.
Jadi jika ada money politics, perempuan bukan hanya sekedar melihat saja hal itu terjadi, tapi harus melaporkannya, disertai dokumen, bukti foto, uang ataupun saksi.
“Kelompok yang rentan dalam pemilu adalah perempuan-perempuan yang rendah pemahaman politiknya. Karena itu, sering-seringlah perempuan ikut dalam forum diskusi di gampong. Perempuan berhak menolak menjadi bagian dari pemberi maupun penerima uang,” ungkap Desi.
Kegiatan yang diselenggarakan Panwaslu Bireuen itu, diikuti puluhan perempuan dari unsur tokoh perempuan, tokoh masyarakat, LSM/Ormas dan OKP. (Ihkwati)
