Irfandi.S.Pd.I, salah seorang operator sekolah dasar di Bireuen yang juga Sekretrais Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Kecamatan Peudada

KABAR BIREUEN-Operator sekolah saat ini jadi kunci pengelolaan data pada Dinas Pendidikan, terkait dengan pengintegrasian seluruh data pokok pendidikan (dapodik) ke dalam sebuah aplikasi.

Peran dan tugas tersebut sangat penting karena menyangkut pendataan tingkat sekolah yang harus bisa dipertanggungjawabkan.

Data itulah yang dipakai Kemdikbud untuk perencanaan dan evaluasi program pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Menjadi Operator Data Sekolah merupakan sebuah kebanggan bagi sebagian orang. Namun dibalik rasa bangga tersebut ternyata tersimpan banyak keluh kesah yang dirasakan.

Itulah yang dirasa Irfadi, S. Pd. I, salah satu operator data sekolah dasar di Kabupaten Bireuen, sebagaimana disampaikannya kepada Kabar Bireuen, sabtu (11/7/2020).

Dikatakan pria yang juga Sekretaris Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI) Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen itu, nasib jadi Opertor Data di Sekolah membuat banyak dari mereka menjadi galau tingkat tinggi.

“Tidak jarang operator sekolah mendapatkan “tekanan” dari para guru bersertifikasi dan kepala sekolah. Ada beban moral bagi operator agar mengisikan data-data secara benar dan tepat waktu,” ungkapnya.

Irfadi menyebutkan, sejatinya status operator itu adalah tenaga kependidikan, bukan guru. Karena tugasnya memang mengelola data sekolah, bukan mengajar.

“Kalau di sekolah menengah masih enak, status tendik masih diperhitungkan. Jadi bisa mengangkat tenaga khusus operator untuk mengurusi pendataan. kalau di SD? Seperti saya ini, tugas merangkap mau tak mau harus dijalani. Di SD itu, yang diakui cuma kepala sekolah, guru kelas, guru agama, dan guru olahraga. Itu saja,” jelasnya.

Diungkapkan Irfadi, baru-baru ini status operator memang diakui, Itu pun melalui Forum Operator Seluruh Indonesia yaitu FOPPSI.

Namun, masih banyak daerah yang belum mau mengeluarkan SK itu untuk dasar pemberian insentif atau tunjangan atau lainnya.

Selama ini, katanya, hanya memberi pekerjaan, lalu saat berbicara terkiat honor tidak berani menetapkan standar, diserahkan pada lembaga masing-masing.

“Beruntung kalau lembaganya memberi perhatian lebih, yang banyak ya ala kadarnya, dan yang lebih menyakitkan hanya diberi ucapan terima kasih,” ujarnya.

Padahal, sebutnya lagi,  semua itu bertolak belakang dengan pekerjaan operator yang teramat penting. Saya berani menyebut begitu, karena data yang input operator menjadi dasar/acuan bagi kebijakan-kebijakan pendidikan. Pernah dengar ada sekolah yang dana BOS nya tidak cair selama satu triwulan? Itu karena operator terlambat sinkron dapodik.

“Pernah dengar juga guru yang terlambat cair tunjangan sertifikasinya? Itu kelalaian operator juga. Bagaimana kalau operator dengan imbalan tak seberapa itu melalaikan tugas-tugas lainnya,” tanyanya.

Dibalik keterbatas yang ada, salut untuk seluruh rekan operator tanah air yang terus menjaga semangatnya. Di forum-forum operator di dunia maya, selalu ramai setiap musim pekerjaan itu datang. Saling bertanya dan menjawab. Saling membantu sesama operator agar masalah yang dialami segera ditemukan solusinya.

Ada 10 pekerjaan wajib operator tiap tahun, yaitu Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP), Program Indonesia Pintar (KIP) / (PIP), Standar Pelayanan Minimal (SPM),

Selanjutnya, Laporan Individu (LI), Calon peserta ujian nasional, Kartu Inventaris Baran, Verval PD, Sekolah Kita dan Ketatausahaan.

“Banyak sekolah terutama SD yang tidak punya tenaga kependidikan, siapa lagi yang jadi tenaga TU selain operator sendiri. Inilah fakta dan realita yang terjadi,” pungkanya.(Ihkwati)

BAGIKAN