KABAR BIREUEN– Penyelenggara pemilu dan caleg diharapkan tak melakukan kecurangan dan main politik uang pada pesta demokrasi 2019.
Begitu juga kepada masyarakat agar tak menerima politik uang dalam menentukan calon legislatif, baik di DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, serta pemilihan presiden.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR) Bireuen, M.Iqbal S.Sos didampingi Sekretaris, M, Fadhil, S.Pi dalam konferensi pers di Bireuen Partee, Sabtu sore (6/10/2018).
Iqbal meminta penyelenggara pemilu seperti KIP, Bawaslu, PPS, PPK, PPL, dan KPPS harus menjaga netralitas, independen dan profesional.
“Jangan sampai melakukan kecurangan, misalnya menggelembungkan suara dan menerima money politic,” harapnya.
Kepada para caleg, dia mengajak mereka untuk menggunakan cara-cara yang baik dan sesuai aturan jika ingin menang untuk meraih kursi, tidak mengintimidasi atau menggunakan politik uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih dirinya.
PAKAR siap mengawal serta mengadvokasi Pemilu Damai yang bersih, jujur dan adil di Kabupaten Bireuen. Bila terjadi kucurangan, katanya, PAKARr siap mengadvokasi.
Masyarakat juga diajak bersama-sama ikut mengawal pemilu 2019, sehingga tak terjadi kecurangan dan money politic.
“Kita harapkan masyarakat ikut menyukseskan pemilu, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, jangan Golput,” sebut Iqbal.
Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan meberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menerima politik uang.
Dalam memberikan hak suaranya, harap Iqbal, jangan diukur dengan uang Rp 100 atau Rp 200 ribu. PAKAR akan mengadakan kegiatan-kegiatan dan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat mencegah hal tersebut terjadi.
“Kita harus membersihkan dan memulihkan nama baik Bireuen yang sempat dijuluki kota seratus ribu gara-gara merebaknya isu money politic pada Pilkada 2017 lalu,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, PAKAR menegaskan pihaknya tak terlibat dalam politik.
“PAKAR tak mendukung salah satu caleg. Tidak terlibat dalam partai politik. Tak ada anggota PAKAR menjadi pengurus partai,” tambah M. Fadhil yang akrab disapa Fadhil Juang itu.
Hal yang sama diungkapkan Direktur Eksekutif PAKAR Aceh, Muhammad Khaidir SH menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kepentingan terhadap caleg tertentu. Secara organisasi, PAKAR selalu berkomitmen menjaga netralitas.
Jika ada anggota PAKAR yang terlibat dalam tim sukses, atau mencalonkan diri pada pileg maka akan diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat. (Ihkwati).
