KABAR BIREUEN-DPRK Bireuen menggelar rapat paripurna pengumuman dan usulan pengesahan pemberhentian Bupati Bireuen, usulan pengangkatan Bupati Bireuen dan usulan Pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Bireuen masa jabatan tahun 2017-2022 dan penetapan program legislasi Kabupaten Bireuen Tahun 2020.
Paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Bireuen Rusyidi Mukhtar S.Sos dan dihadiri Plt Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A.Gani SH,M.Si tersebut digelar Rabu siang (19/2/2020) di ruang paripurna dean setempat.
Usulan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bireuen sebagai Bupati Bireuen sebagai Bupati Bireuen sisa masa jabatan tahun 2017-2022, diputuskan dalam rapat paripurna DPRK
Dalam pengumuman yang dibacakan Sekwan Said Abdurrahman S.Sos tersebut, disebutkan berdasarkan pasal 48 Ayat (3) undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Bupati yang berhenti karena meninggal dunia diberitahukan oleh Pimpinanan DPRK untuk diputuskan dalam rapat paripurna.
Pengesahan pemberhentiannya diusulkan oleh Pimpinan DPRK .
Selanjutnya Pasal 54 Ayat (2), apabila bupati berhenti karena meninggal dunia, Presiden menetapkan dan mengesahkan Wakil Bupati Bireuen untuk mengisi jabtan kepala daerah sampai berakhirnya masa jabatannya.
“Mengusulkan pengesahan pemberhentian almarhum Siafannur S.Sos sebagai Bupati Bireuen yang telah meninggal dunia,” baca Said.
Lalu mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Bireuen Dr H Muzakkar A. Gani SH M.SI sebagai Bupati Bireuen serta pemberhentian Wakil Bupati Bireuen masa jabatan tahun 2017-2020.
Usulan tersebut untuk selanjutnya disampiakan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Aceh.
Ketua DPRK kemudian menyatakan kepada anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna tersebut apakah setuju Rancangan Keputusan tersebut untuk ditetapkan menjadi keputusan dewan.
Namun sebelumnya, ada interupsi dari salah seorang anggota dewan dari Partai PPP, Abdullah Amin yang mempertanyakan dalam pengumuman usulan pengesahan tersebut tidak disebutkan dimana almarhum Bupati Bireuen H saifannur meninggal dunia.
“Seharusnya disebutkan meninggal di Rumah Sakit Siloam Medan, dan juga seharusnya usulan ini dirapatkan terlebih dahulu di Banmus,” sebut anggota dewan tertua tersebut.
Seteleh mendengar interuspi tersebut, ketua dewan dari Fraksi Partai Aceh tersebut sempat menjelaskan bahwa sebelumnya telah digelar rapat Badan Musyawarah terkait hal tersebut.
Pria yang akrab disapa ceulangeik itu kemudian kembali menanyakan apakan setuju dengan pengumuman yang sebelumnya telah dibacakan, dan dijawab setuju oleh semua anggota dewan yang hadir. (Ihkwati)
