KABAR BIREUEN-Ketua Fraksi Partai Aceh, Rusyidi Mukhtar S.Sos membuka secara resmi diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-89 yang diselenggarakan Pemuda Partai Aceh (PPA), Minggu (24/12/2017) di aula salah satu hotel di Matangglumpangdua, Peusangan, Bireuen.
Diskusi publik tersebut menghadirkan pemateri Muazzinah Yacob B.Sc., MAP, akademisi, menyampaikan tema Pakon Ureueng Inong Harus Meupolitik.
Dalam paparan, Muazzinah antara lain menyampaikan Dana Desa selama ini digunakan untuk pembangunan fisik, jarang ada desa yang anggarankan dana itu untuk beasiswa untuk anak-anak dan perempuan.
Perempuan harus tahu dan memahami politik, karena untuk kesehatan perempuan, untuk ibu hamil, anak-anak, perempuan yang lebih mengerti dan memahaminya.
“Kita berharap, anggota legislatif 30 persen perempuan, tak hanya sebagai calon legislatif saja, tapi harus jadi anggota dewan,” harapnya.
Ada stigma perempuan tidak boleh berpolitik. jangan memilih perempuan, padahal belum tentu perempuan tak punya kemampuan dan kapasitas. Bahkan lebih dari itu, juga ada yang menyebutkan, perempuan tak boleh jadi pemimpin.
“Selain itu, kaum perempuan juga kadang tak mau memilih perempuan menjadi anggota dewan, mereka lebih memilih kaum lelaki. Bahkan, ada sebagian dari perempuan yang mempunyai sifat kueh (iri),” ungkapnya.
Perempuan terjun dalam politik, karena ada beberapa faktor, diantaranya faktor sosial, faktor keluarga, faktor Sumber Daya Manusia yang dimiliki serta faktor pendidikan.
“Perempuan jangan mau jika dalam partai hanya jadi pelengkap penderita, dipakai hanya karena cantik saja, untuk mencukupi kuota. Tapi perempuan yang terlibat partai politik harus mempunya sumber daya manusia yang mumpuni,” jelasnya.
Peran domestik, yaitu menjalankan pekerjaan rumah tangga, berkutat didapur, kasur dan sumur.
Selanjutnya, peran membantu ekonomi keluarga dan peran sosial, dapam bermasyarakat, berkomunitas, seperti ikut arisan.
Rapat gampong, harus mengikutsertakan perempuan, jangan didiskriminasikan perempuan dalam pengambilan keputusan gampong.
Solusinya, pemerintah harus memberikan pendidian politik bagi perempuan di kecamatan. Selain itu, partai politik juga harus dan wajib memberikan pendidikan politik untuk perempuan.
“Yang terpenting, perempuan harus sadar diri sendiri, harus mampu belajar sendiri tentang politik, mencari tahu tentang politik. Jadi keterlibatan perempuan di politik sangat penting, tak hanya sekedar memberi warna atau pelengkap pemderita semata,” pungkasnya.
Pemateri lainnya, Rusyidi Mukhtar dalam materinya pentingnya melek politik demi tercapainya hak perempuan, menyebutkan, banyak perempuan Aceh dulu yang hebat dan jadi pejuang.
Dia berharap, di masa kini, perempuan juga harus mampu tampil dan melakukan hal yang bermanfaat untuk masyarakat, termasuk dalam politik.
Pria yang akran disapa Ceulangiek itu mengingatkan, bila ikut dalam politik harus mencapai tujuan, perempuan tak hanya ikut dalam kampanye saja, tapi harus hadir pada hari pemilihan untuk memilih calegnya, termasuk memilih caleg perempuan.
“Saya harapkan ada perempuan di parlemen pada tahun 2019, karena perempuan itu bisa membawa kesejukan. Saya harap ibu Muazzinah mewakili perempuan pada 2019 untuk DPRA,” harap Ceulangiek itu.
Ketua Fraksi Partai Aceh itu mendukung penuh perempuan menjadi caleg dan anggota dewan.
Diskusi publik tersebut diikuti seratusan peserta, yang didominasi oleh perempuan dari sejumlah unsur parempuan Partai Aceh, mahasiswi, ormas, OKP dan LSM (Ihkwati).
