KABAR BIREUEN – Ketua Pansus Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRA, dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG, menyatakan, sosialisasi kebijakan tersebut membutuhkan waktu hingga tiga tahun lamanya.
Begitu juga terkait sanksi terhadap pelanggar Qanun KTR ini, tidak bisa diterapkan dalam waktu dekat. Sebelum disosialisasikan kepada masyarakat minimal satu tahun berjalan.
“Kalau saya lihat dan mempelajarinya di Yogyakarta, sosialisasi aturan ini kepada masyarakat bisa sampai tiga tahun baru berhasil,” kata Purnama Setia Budi kepada wartawan, Jumat (19/2/2021).
Dikatakannya, setelah satu tahun sosialisasi, baru diberikan sanksi atau bagaimana. Jadi, sanksi tidak bisa langsung diberlakukan atau minimal ditangguhkan selama dua tahun lamanya.
Menurut dia, hingga kini Qanun KTR Aceh baru mendapatkan nomor registrasi, setelah ditetapkan dalam paripurna DPRA akhir Desember 2020. Sedangkan rapat dengan Biro Hukum Pemerintah Aceh pada Januari lalu.
“Tadi saya tanya ke Biro Hukum, hari ini sudah ditandatangani. Mereka lagi proses surat penyampaian ke DPRA dan Mendagri. Karena itu, mulai hari ini sudah bisa disosialisasikan,” jelas anggota DPRA asal Bireuen ini.
Purnama menyebutkan, lokasi KTR di beberapa tempat sudah ditentukan. Kalau untuk instansi pemerintah, harus ada penyediaan tempat khusus. Kecuali instansi kesehatan seperti kantor dinas, rumah sakit, puskesmas, itu harus benar-benar steril. Di sana tidak diperbolehkan adanya tempat khusus merokok.
“Tapi kalau untuk dinas lain, itu ada tempat khusus merokok. Ini agar mereka tidak lagi merokok sembarangan di lokasi terbuka atau tempat umum,” jelas Purnama yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bireuen ini.
DPRA telah mengesahkan Qanun KTR Aceh beberapa waktu lalu. Dalam peraturan tersebut diatur sanksi terhadap pelanggar, berupa hukuman pidana penjara selama tiga hari atau diwajibkan membayar denda maksimal Rp500 ribu setiap kali melanggar. (Red)
