KABAR BIREUEN-Meskipun APBK Bireuen Tahun Anggaran 2020 telah disahkan pada November 2019, namun program yang mendapat persetujuan dua pihak, eksekutif dan legislatif belum dapat dilaksanakan. Bahkan kegiatan rutin pada sejumlah SKPK pun terjadi macet.
Informasi yang dihimpun Kabar Bireuen dari berbagai sumber menyebutkan, macetnya roda Pemerintahan Kabupaten Bireuen disebabkan belum terisi perangkat organisasi pada SKPK baru dan SKPK yang terjadi perubahan nomenklatur.
“Kalau yang dilantik hanya kadis dan sekretaris dinas saja, sementara jabatan di bawahnya, seperti kabid, kasubag dan kasi tidak dilantik, pasti tidak dapat berjalan juga, karena nomenklatur dinas sudah berubah. Bahkan ada bidang yang digabungkan ke dinas baru,” kata sumber itu.
Di SKPK lainnya juga menyebut hal yang sama. Kata dia, untuk menggerakkan roda organisasi yang dipimpinnya terpaksa mengeluarkan dana pribadi.
“Sudah tiga bulan ini untuk membiayai kegiatan rutin seperti rekening listrik dan air, okelah. Tapi selanjutnya, kalau masih berlarut larut seperti sekarang ini, tak sanggup kami tanggulangi lagi,” ujar dia.
Tentang macetnya pelayanan di sejumlah SKPK ditanggapi serius oleh Ketua Komisi III DPRK Bireuen, Teuku Muhammad Mubaraq.
Politikus Partai Golkar yang dihubungi Kabar Bireuen, Minggu (22/3/2020) mengatakan, roda Pemerintahan Bireuen tidak boleh macet, karena masyarakat mengharapkan pelayanan maksimal, apalagi saat ini sedang dilanda wabah corona.
“Kami dewan sudah bekerja siang malam membahas anggaran dan anggaran 2020 sudah disahkan DPR pada bulan november 2019. Jadi untuk apa juga anggaran disahkan tepat waktu,” ujar Teuku Muhammad Mubaraq.
Diingatkan oleh pria yang akrab disapa Dek Bar ini, eksekutif selaku pengelola anggaran agar bekerja serius, sehingga anggaran yang telah disahkan itu dapat dinikmati masyarakat.
Seharusnya, tambah Dek Bar, Plt Bupati Bireuen dalam melakukan pelantikan pejabat eselon II dan III pada Februari lalu, tidak ada lagi posisi jabatan yang kosong.
“Semestinya dilakukan pelantikan atau pengukuhan sekaligus agar kerja di SKPK maksimal. Tidak seperti sekarang ini, saya dengar untuk membayar tunjangan pegawai saja tidak bisa karena terkendala belum adanya penanggung jawab,” imbuhnya.
Pemkab Bireuen sejak 19-29 Maret 2020 melakukan evaluasi kinerja pejabat eselon III dan IV. Namun ada yang menilai, hal tidak lazim ini seharusnya bukan sekarang dilakukan, mengingat Tahun Anggaran 2020 akan melewati triwulan I.
Ada yang menduga, evaluasi kinerja pejabat eselon III dan IV untuk menggeser orang-orang tertentu pada sejumlah jabatan basah. (Rizanur)
