Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar S.Sos

KABAR BIREUEN– Untuk mengawasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19, termasuk penggunaan anggarannya, DPRK setempat membentuk Satuan Tugas.

Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan, Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) DPRK Bireuen tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPRK Bireuen nomor 10 tahun 2020, yang ditandatangani Ketua Dewan, Rusyidi Mukhtar, SSos tanggal 14 April 2020.

Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, SSos yang juga Ketua Satgas Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 kepada Kabar Bireuen, Jumat (17/4/2020) mengatakan, untuk mengawasi kinerja eksekutif, dewan dibenarkan membentuk alat kelengkapan bersifat tidak permanen.

Rusyidi Mukhtar yang akrab disapa Ceulangiek menyebutkan, pembentukan Satgas tersebut tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRK Bireuen tanggal 13 April 2020.

“Dan sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dewan,” ujar politikus Partai Aceh ini yang ditemui di ruang kerjanya.

“Tugas dan wewenang Satgas ini untuk melaksanakan pengawasan secara menyeluruh terhadap kinerja Pemkab Bireuen dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19, termasuk penggunaan anggarannya,” kata Ceulangiek yang didampingi Mukhlis Rama, anggota DPRK Bireuen dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Pada kesempatan tersebut, Mukhlis Rama yang juga salah seorang anggota Satgas itu, mengapreasi langkah Pemkab Bireuen dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Dalam hal perencanaan, kata Mukhlis Rama, Pemkab Bireuen sudah membuat kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait penanganan wabah Corona.

“Refocusing anggaran sudah dilakukan. Dan anggaran yang sudah tersedia saat ini Rp 36 milyar dari Rp 62 milyar kebutuhan,” sebutnya.

Kata Mukhlis, dalam refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, secara aturan, eksekutif tidak perlu melakukan pembahasan dengan legislatif. Namun Pemkab Bireuen tetap membahas dengan dewan.

“Ini (pembahasan dengan dewan) dilakukan agar kasus penggunaan dana tanggap darurat tahun 2016 tidak terulang lagi. Sehingga tidak ada pejabat yang terjerat hukum di kemudian hari seperti mantan Kepala BPBD Bireuen terjerat kasus korupsi proyek Pengamanan Tebing Krueng Samalanga,” jelasnya.

Adapun anggota DPRK Bireuen yang ditugaskan dalam Satgas itu Ketua Satgas, Rusyidi Mukhtar, SSos. Wakil Ketua Syauqi Futaqi. Anggota yang mewakili Fraksi Partai Aceh yaitu, M. Nasir, Munazir Nurdin, Yufaidir, SE, Suhaimi Hamid.

Mewakili Fraksi Partai Golkar, yaitu H. Muhammad Amin AR, Teuku Muhammad Mubaraq, Juniadi.

Mewakili Fraksi PKS, PPP dan PAN yaitu H. Ismail Adam, Athahillah M. Saleh, SPd-I MA, dan Mukhlis Rama. Mewakili Fraksi Juang Bersama yaitu Zulfikar, SE, Faisal Hasballah, SE MSM dan Tgk. Razali Nurdin. (Rizanur)

BAGIKAN