KABAR BIREUEN – Anggota Komisi VII DPR RI meminta Kemenristek untuk mempercepat pengembangan vaksin Covid 19 demi memastikan kemandirian Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan vaksin di tengah pandemi ini.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PPP, Drs H Anwar Idris dalam rilis yang dikirim ke wartawan Kabar Bireuen, Kamis (24/9/2020)
Anwar Idris yang merupakan Anggota DPR-RI dari Dapil Aceh-2 dalam rilisnya menyebutkan, Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa akan membutuhkan vaksin dalam jumlah besar dan tidak bergantung pada hasil vaksin dari negara lain.
“Untuk itu, Kemenristek perlu meningkatkan penguatan riset dan pengembangan vaksin di laboratorium yang ada,” sebut Anwar Idris.
Sambung dia lagi, selain protein rekombinan yang dikembangkan Eijkman, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), sudah saatnya tim peneliti Indonesia harus bersatu membantu dan ikut andil dalam peneliti khususnya percepatan vaksin Covid-19.
Berikutnya, diminta Kemenristek harus jeli dan menghitung dengan jelas kapasitas produksi vaksin dengan mengajak beberapa perusahaan swasta untuk ikut dalam investasi manufaktur vaksin.
“Untuk diketahui Tahun 2020 Anggaran Pengembangan vaksin Covid-19 sebesar Rp49 miliar dan Menristek/BRIN juga sudah mendapat anggaran Rp280 miliar untuk mengembangkan vaksin. Anggaran yang cukup besar ini jangan disia-siakan dan harus efektif, mengalokasikan anggaran dari rakyat,” pesan Drs H Anwar Idris.
Sebut Anggota DPR-RI itu lagi dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 maka akan memudahkan tim pengembang vaksin untuk mengakses kebutuhan tambahan anggaran.
Anwar Idris juga mengungkapkan bahwa Komisi VII DPR RI telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 Kemenristek/BRIN sebesar Rp2,78 triliun yang terbagi menjadi program dukungan manajemen sebesar Rp553,9 miliar, Riset dan Inovasi IPTEK bagi pelayanan umum Rp754,8 miliar, serta Riset dan Inovasi IPTEK bagi pendidikan Rp1,478 triliun. (Rizanur)
