KABAR BIREUEN-Anggota DPRK Bireuen meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen agar ‘memfasilitasi’ nelayan tradisional atau pemilik boat berukuran di bawah 10 Gross Tonage (GT) untuk pembuatan Pas Kecil pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lhokseumawe untuk mudah memperoleh solar bersubsidi.
Selama ini nelayan tradisional itu memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk turun ke laut dengan cara dibeli dari pedagang eceran dengan harga di atas tabel pertamina.
Anggota DPRK Bireuen asal Dapil IV, Muslim kepada Kabar Bireuen, Senin (31/8/2020) mengaku sedih melihat nasib nelayan di Kabupaten Bireuen khususnya mereka yang berpangkalan di Samalanga.
Menurut politikus Partai Aceh itu, selama ini, untuk memperoleh solar bersubsidi, nelayan harus mendatangi beberapa SPBU yang ada di Bireuen dan malahan sampai ke Pidie Jaya.
“Kasihan mereka membawa jiregen untuk membeli solar, tapi tidak ada SPBU yang mau melayaninya. Bukan saja di seputaran Samalanga, ke Pidie Jaya pun tidak dapat solar bersubsidi. Akhirnya mereka terpaksa beli pada penjual eceran dengan harga di atas ketentuan pertamina,” sebut Muslim.
Kondisi seperti ini disebut Muslim, tidak bisa dibiarkan dan pemerintah harus turun tangan mengatasi kesulitan nelayan memperoleh solar bersubsidi. Hal yang boleh dilakukan Pemkab Bireuen untuk memudahkan nelayan mendapatkan solar bersubsidi adalah memfasilitasi pengurusan kelengkapan kapal atau Pas Kecil ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe.
“Kita tahu di Bireuen tidak ada kantor syahbandar. Sementara nelayan yang ingin mengurus Pas Kecil sebagai syarat mendapatkan solar bersubsidi mengaku kepada kami tidak mungkin membawa boat ke sana. Disinilah peran kita pemerintah yang perlu diselesaikan,” sebut Muslim.
Selaku wakil rakyat Muslim mengaku sudah beberapa kali turun ke tepi pantai untuk melihat kondisi nelayan.
Disebut Muslim, dirinya terenyuh dengan penghasilan nelayan tradisional. “Sudah hasil tangkapannya sedikit, jangan lagi dibebankan dengan syarat yang pelik untuk mendapat solar bersubsidi,” katanya.
Muslim menyarankan kepada Pemkab Bireuen, untuk memudahkan nelayan memperoleh Pas Kecil sebaiknya dinas terkait mendatangkan petugas dari Syahbandar Lhokseumawe.
“Dilihat dari jumlah boat yang harus dibawa ke Kantor Kesyahbandaran Lhokseumawe mencapai 1.300 unit, maka efektifnya dinas terkait minta bantu kepada syahbandar untuk datang ke Bireuen mengukur boat nelayan,” harap politikus yang dua periode dipercayakan rakyat sebagai anggota DPRK Bireuen.
Sementara Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, Irwan SP MSi yang dihubungi Kabar Bireuen membenarkan, untuk memperoleh Pas Kecil sebagai syarat dikeluarkan rekomendasi pihaknya kepada nelayan yang mau membeli solar bersubsidi di SPBU harus membawa boat ke kantor syahbandar di Lhokseumawe.
“Pihak syahbandar tidak bisa mengeluarkan Pas Kecil dengan begitu saja. Untuk mengeluarkan surat tersebut perlu diukur mesin, kontruksi boat dan peralatan. Maka harus dibawa boat ke sana,” kata Irwan.
Ditanya jumlah boat atau kapal nelayan berukuran di bawah 10 GT, menurut Irwan 1.300 unit. “Yang di atas 10 GT ada sekitar 40 unit. Dan itu rekomendasi penggunaan solar bersubsidi dikeluarkan oleh provinsi,” katanya.
Menyangkut jumlah boat milik nelayan tradisional di Kabupaten Bireuen yang sudah dicetak Pas Kecil dari KSOP Lhokseumawe sebanyak 27 unit.
“Yang sudah mengurus Pas Kecil 106 unit. 27 unit telah dicetak dan sisa 79 unit,” kata Kabid Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap, Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, Budi Saputra ST yang dihubungi terpisah.
Kata Budi Saputra, untuk mendapatkan Pas Kecil, nelayan harus memenuhi persyaratan, seperti surat permohonan pengukuran kapal, surat tukang kapal yang disahkan oleh keuchik, surat rekomendasi dan fotokopi KTP pemilik.
“Dan kapalnya harus dibawa ke syahbandar di Lhokseumawe untuk diukur oleh petugas di sana. Tidak dikenakan biaya apapun untuk pembuatan Pas Kecil,” pungkasnya. (Rizanur)
