KABAR BIREUEN — Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ismail A Jalil alias Ayah Wa merasa prihatin dengan kondisi pembangunan Aceh Utara, baik di sektor ekonomi, pembangunan, infrastruktur maupun pendidikan.
“Pemerintah Aceh Utara, harus melakukan lobi ke Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat, untuk mempercepat sektor pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan,” demikian kata Ayah Wa, Kamis (8/4/2021).
Menurutnya, berdasarkan laporan masyarakat Aceh Utara banyak infrastruktur jalan mengelami rusak parah. Bahkan untuk membangun infrastruktur jalan keuangan Aceh Utara yang di bebankan ke APBK, tidak tertampung.
“APBK Aceh Utara tak mampu mengeksekusi infrastruktur jalan. Sebab APBK Aceh Utara minim, tentu Pemkab harus melobi-lobi ke Provinsi, atau ke Pusat. Sehingga setiap pembangunan itu tidak dibiaya langsung dengan APBK,” jelasnya.
Disisi lain, kondisi sektor ekonomi di Aceh Utara, sangat memperihatinkan. Banyak pemuda yang menyandang sarjana jadi pengangguran, disebabkan tidak ada ketersediaan lowangan kerja.
“Bisa dibilang pengangguran sekarang pengangguran terdidik. Buktinya pendidikan tinggi ketersediaan lowongan kerja tak ada,” ungkapnya.
Dia meminta Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Utara melalui dinas terkait, harus memperhatikan pengangguran di Aceh. Sebab, pemuda jadi pengangguran akan berdampak terjadi kenaikan angka kemiskinan.
“Banyak potensi di Aceh Utara yang diperlu dikembangkan. Karena keterbatasan SDM, sehingga potensi yang ada tidak dapat dikembangkan,” jelasnya.
Ditambahkannya lagi, sementara itu produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk ekonomi kreatif di seluruh Aceh Utara harus dikembangkan dan diprioritaskan, sehingga dapat menyuburkan pertumbuhan rumah industri, termasuk pemasaran produk UMKM lokal. Sedangkan fasilitas telah tersedia, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Fasilitas telah disediakan oleh pemerintah. Seperti pelabuhan Krueng Geukeuh. Jadi harus dimanfaatkan, intinya ekonomi subur rakyat makmur,” sebutnya.
Menurut Ayah Wa, Pemerintah Aceh harus memberi perhatian khusus ke Pemkab Aceh Utara, sebab Aceh Utara saat ini mengalami krisis keuangan, dan akan berdampak pada berbagai sektor.
“Seperti yang terjadi saat ini gaji aparatur gampong dipangkas. Kenapa dipangkas, karena Pemkab tidak cukup ketersediaan anggaran,” ujar Ayah Wa.
Politisi Partai Aceh ini menguraikan, permasalahan yang menjadi dilema Pemkab Aceh Utara akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Namun Pemerintah Aceh sebagai penyokong untuk menambahkan anggaran dari Migas Aceh.
“Aceh sebagai ladang Migas. Sedangkan kondisi Aceh saat ini terpuruk, jadi Pemerintah Aceh harus bersinergi untuk membantu Pemkab Aceh Utara, sehingga persoalan yang sedang booming di Aceh Utara bisa teratasi,” demikian Ayah Wa. (Red)
