KABAR BIREUEN– Menyikapi kepungan banjir di Bireuen dan Aceh secara umum selama dua hari hujan, itu menandakan daya tampung hutan terhadap turunnya hujan tidak sesuai.
Dalam artian, kawasan hutan sudah rusak, sehingga semua air hujan yang turun dari langit tidak lagi terserap oleh hutan dan tertumpah semuanya ke sungai dan sungai meluap yang mengakibatkan banjir.
Kerusakan hutan dan berubahnya fungsi hutan menjadi kebun-kebun sawit ilegal di Bireuen, tidak terlepas dari lemahnya kontrol Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam menjaga hutan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRK Bireuen, Suhaimi Hamid S.Sos kepada Kabar Bireuen, Minggu (212/1/2023)
“Bahkan ada yang kita dengar, diduga ada oknum KPH yang bermain mata dengan para perambah hutan dan pengusaha sawit ilegal,” ungkapnya.
Karena itu, Suhaimi mengharapkan sudah saatnya pemerintah Aceh mengevaluasi KPH yang ada di Aceh terhadap kinerjanya.
Selain itu juga mengevaluasi arahan program Pemerintah Aceh melindungi hutan, membiarkan hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) rusak, sama dengan membiarkan kejahatan yang melebihi dari kejahatan kemanusiaan.
“Kita melihat hancurnya hutan dan bencana banjir menjadi- jadi di Aceh, itu buktinya tidak sinkron lagi program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dengan KPH dalam menjaga hutan. KPH wajib bertanggungjawab terhadap kerusakan hutan dan kerugian masyarakat akibat banjir,” sebut Suhaimi yang aktivis lingkungan itu.
Ditambahakan pria yang akrab disapa Abu Suhai itu, kalau pemerintah fokus dengan peberantasan kemiskinan, maka pemerintah juga harus fokus dalam pengelolaan hutan dan DAS secara berkelanjutan. Karena setiap banjir terjadi maka kemiskinan masyarakat juga meningkat.
Selain itu , dia mendorong Pj Bupati Bireuen harus mendata perkebunan sawit yang sangat banyak ilegal dalam tahun- tahun terakhir ini di Bireuen.
“Bahkan ada juga oknum PNS di lingkungan Pemerintah Bireuen yang membuka perkebunan sawit dalam kawasan hutan, itu perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pj Bupati Bireuen. Karena dengan rusaknya hutan di Bireuen, maka siap-siaplah Bireuen menjadi daerah termiskin di masa yang akan datang,” jelas Ketua Forum DAS Peusangan itu.
Abu Suhai juga mengimbau masyarakat yang mengetahui oknum pelaku perusakan hutan, harus menolak bantuan mie instan yang mereka berikan saat banjir.
“Ini ada rasa malu bagi mereka membarter kerusakan hutan dengan sedekah Indomie.Karena para pelaku-pelaku tersebut adalah orang-orang kaya dan terpandang dalam Kabupaten Bireuen yang menjelma jadi orang baik saat bencana terjadi,” pungkas dewan dari PNA itu . (Ihkwati)
