KABAR BIREUEN – Sekitar dua puluhan lebih mahasiswa yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bireuen, menggelar demo di depan Kantor DPRK Bireuen, Kamis (19/9/2019) pagi.
Aksi damai tersebut, sebagai bentuk penolakan terhadap revisi UU KPK yang telah disahkan DPR RI pada Selasa (17/9/2019) lalu.
Mereka mendatangi kantor dewan setempat dengan mengusung sejumlah spanduk dan poster. Spanduk dan poster-poster tersebut bertuliskan penolakan serta kecaman terhadap revisi UU KPK.
Para pimpinan sementara dan anggota DPRK Bireuen menemui mereka di depan pintu gerbang yang dijaga aparat kepolisian. Wakil rakyat yang baru dilantik ini, terdiri dari Rusyidi Mukhtar (ketua sementara), Fajri Fauzan (wakil ketua sementara), Athahillah M. Saleh, Yufaidir, Zulkarnaini, Ismail Adam dan Zulfahmi.
Di hadapan mereka, koordinator lapangan aksi damai tersebut, Syibran Malasi, menyatakan, pihaknya dari HMI Cabang Bireuen menolak keras revisi UU KPK yang telah disepakati antara pemerintah dengan DPR dan telah disahkan dua hari lalu. Sebab, hasil revisi tersebut telah melumpuhkan dan membatasi ruang gerak KPK, dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menurut Syibran, penolakan tersebut karena proses revisi itu juga dinilai janggal, mendadak dan terkesan dipaksakan. Tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan aspirasi publik.
Selain itu, kata Syibran, juga dipertanyakan motivasi DPR merevisi UU KPK. Sebab, selama ini KPK tidak menyalahgunakan wewenang yang fatal, sehingga revisi UU KPK tersebut dinilai bukan hal yang mendesak.
“Karena itu, kami menolak revisi tersebut. Kami harapkan juga, DPRK Bireuen sepakat dengan kami untuk menolaknya,” ungkap Syibran yang disambut yel-yel, “Hidup KPK! Hidup KPK!” dari rekan-rekannya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Sementara DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar, mengatakan, pimpinan dan seluruh anggota Dewan Bireuen sangat menghargai atas upaya para mahasiswa yang telah menyempatkan diri menyampaikan aspirasi kepada pihaknya.
Pada prinsipnya, kata Rusyidi, pihak Dewan Bireuen juga memiliki harapan yang sama dengan adik-adik mahasiswa. Sangat menginginkan, KPK tetap kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.
“Namun, perevisian UU itu merupakan kebijakan lembaga di atas kami di Pusat. Meski begitu, kami tetap menampung segala bentuk aspirasi masyarakat, termasuk dari adik-adik mahasiswa dari HMI ini,” jelas pria yang akrab disapa Ceulangiek ini. Hal yang sama juga disampaikan rekannya, Zulfahmi.
Sebagai sebuah bentuk kesepakatan, Syibran menyodorkan selembar surat pernyataan untuk ditandatangani bersama, antara pimpinan DPRK dengan Koordinator Lapangan Aksi Damai HMI Bireuen.
Surat pernyataan itu berisi penolakan terhadap tujuh point penting revisi UU KPK yang dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.
Namun, menurut Ceulangiek, pihaknya tidak dapat menandatangani surat pernyataan tersebut serta-merta begitu saja. Sebab, ini harus melalui kesepakatan bersama secara kelembagaan.
“Nanti perlu kami pelajari dan telaah dulu isi surat pernyataan itu bersama anggota dewan lainnya. Mohon bersabar dulu, nanti akan kami berikan jawabannya pada 27 September mendatang,” janji Ceulangiek.
Para pendemo pun dapat menerima dan memaklumi hal tersebut. Mereka akan kembali menagih janji itu nanti pada 27 September. Kemudian, para aktivis HMI itu membubarkan diri dengan tertib sekira pukul 11.30 WIB. (Suryadi)
