KABAR BIREUEN – Ketua Komisi III DPRK Bireuen meminta kepada Plt Bupati Bireuen agar membebaskan tagihan pemakaian air PDAM Krueng Peusangan selama tiga atau dua bulan pada seluruh pelanggan.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah mengurangi beban masyarakat yang menghadapi pandemi Covid-19,” kata Ketua Komisi III DPRK Bireuen, Teuku Muhammad Mubaraq, Jumat (3/4/2020).

Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Dek Bar kepada Kabar Bireuen di ruang kerjanya, mengaku prihatin atas nasib masyarakat menghadapi virus Corona.

Untuk meringankan beban masyarakat, terutama yang hidup di bawah garis kemiskinan, perlu mendapat bantuan pemerintah.

Dikatakan oleh Dek Bar, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini. Pertama, keringanan angsuran kredit bank. Berikutnya, angsuran kredit kenderaan bermotor pada leasing. Dan paling penting tagihan rekening pemakaian air PDAM Krueng Peusangan yang harus dibebaskan atau digratiskan selama tiga bulan.

“Mengapa? Air ini ada yang digunakan oleh masyarakat miskin, warung kopi. Selama ini warung kopi dilakukan pembatasan pelayanan penjualan dengan beralih ke take away (bungkus). Berapa lah laku, untuk bayar gaji karyawan saja sudah morat marit. Ini pemerintah harus campur tangan,” jelasnya.

Selanjutnya, Mubaraq juga berharap kepada Plt Bupati Bireuen agar memanggil pihak lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun non perbankan (leasing) untuk memastikan, apakah mereka sudah memberikan keringanan pembayaran angsuran kepada masyarakat (kreditor).

“Jangan sampai kreditor menanggung denda karena tidak mampu membayar angsuran dengan situasi saat ini. Ekonomi masyarakat secara umum kondisinya sangat terjepit. Jadi, semua lembaga usaha harus mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah Corona secara menyeluruh,” pinta Mubaraq.

Terkait permintaan Ketua Komisi III DPRK Bireuen untuk membebaskan tagihan rekening pemakaian air, Direktur PDAM Krueng Peusangan, Isfadli Yahya SE yang dihubungi via telepon mengaku sangat sependapat dengan Teuku Muhammad Mubaraq.

Kata Isfadli Yahya, untuk membebaskan tagihan rekening pemakaian air PDAM pada 23.000 pelanggan harus turun tangan pemerintah memberikan subsidi, sehingga operasional tidak terganggu.

“Operasional selama satu bulan, perusahaan membutuhkan Rp 1,2 milyar, yaitu untuk biaya listrik, bahan kimia dan gaji karyawan. Jika kebutuhan ini tertutup dapat kita gratiskan,” sebut Isfadli Yahya. (Rizanur)

BAGIKAN