Di masa transisi ini, seharusnya para penyintas banjir di Bireuen tidak lagi hidup di bawah tenda darurat dan telah beralih ke hunian sementara (huntara). Selain korban bencana alam, mereka juga telah jadi korban keegoisan kekuasaan.
TERPAL oranye itu tampak kusam diterpa panas dan hujan yang telah dipasang sekitar tiga bulan lalu di Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen,
Angin yang berembus pelan sore itu, Kamis (26/2/2026), menerpa dinding tenda darurat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadi satu-satunya tempat berteduh bagi M. Amin (44) dan keluarganya.
Di dalam tenda berukuran beberapa meter persegi tersebut, M. Amin duduk lesehan. Pandangan matanya kosong. Di sampingnya, sang istri, Badriah, sedang melipat pakaian anak- anak. Di belakang, seorang anak perempuan mereka sedang duduk termenung. Sementara adiknya yang masih kecil-kecil, asyik bermain loncat-loncatan.
Suasana di dalam tenda tersebut terasa pengap. Di sudut kanan terlihat tumpukan pakaian bercampur dengan peralatan memasak dan barang lainnya. Di atas kepala mereka, beberapa helai pakaian disangkut pada bentangan besi penyangga terpal.
Di tempat sesempit itu, mereka berenam sekeluarga harus berbagi tempat tidur. Kalau siang hari, hawa panas terperangkap di balik terpal, membuat udara terasa menyengat. Malam hari, dingin merayap masuk, terutama ketika hujan turun dan air merembes ke dalam tenda.
“Kalau siang panas sekali dan malam dingin. Kalau hujan deras, kadang-kadang kami kebasahan. Sekarang kami juga harus puasa dalam keadaan seperti ini di bawah tenda,” ujar Amin dengan suara pelan.
Dia mengisahkan, sekitar tiga bulan lalu, banjir bandang menghantam Gampong Kapa. Gelondongan kayu dari gunung menerjang rumah sekaligus tempat usaha di dekat sungai yang menjadi sumber nafkah bagi keluarganya.
Sejak saat itu, kehidupan Amin berubah drastis. Dia bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga penghasilan. Kini, mereka hamya bisa meratapi nasib, hidup di tenda darurat dalam ketidakpastian.
“Kami sudah tidak sanggup lagi tinggal di tenda. Kami sangat butuh huntara. Kalau menunggu hunian tetap (huntap), pasti lama. Kemarin saya lihat huntara di Aceh Utara, sangat bagus dibangun pemerintah. Semua fasilitasnya juga disediakan,” ungkapnya, sambil menatap ke arah jalan di depan tenda.
Karena itu, M. Amin mengaku kecewa dengan polemik soal huntara selama ini di Bireuen. Dikembangkan isu, seakan-akan para korban menolak pembangunan huntara. Padahal, fakta sebenarnya tidak benar demikian.
“Saya secara pribadi, sejak awal tidak pernah menolaknya. Sangat membutuhkan huntara sebagai tempat tinggal sementara, sebelum dibangun huntap,” ucapnya.
Selain itu, dia juga mengaku, tidak menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), meski menurutnya, bantuan tersebut sudah dua tahap dicairkan di G@mpong Kapa.
“Saya tidak dapat DTH sama sekali. Nama saya saja tidak keluar. Padahal, rumah dan tempat usaha saya hancur. Padahal, ini hak kami sebagai korban banjir,” tegasnya.
M. Amin terngat ketika Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, datang ke Kantor Camat Peusangan beberapa waktu lalu. Wagub mengadakan rapat koordinasi dengan para keuchik yang desanya terdampak banjir, terkait polemik huntara. Dia hadir dalam pertemuan itu dan berharap bisa menyampaikan langsung kondisi keluarganya yang membutuhkan huntara.
“Saya ingin sekali bicara, mau bilang saya sangat butuh huntara. Tapi, kami warga tidak diberi kesempatan. Hanya sejumlah keuchik diberikan kesempatan berbicara dan mereka menyatakan, menolak huntara dengan beralasan macam-macam,. Sepertinya, sudah dikondisikan begitu” kenangnya.
BACA JUGA: Bukan Menolak, Warga Balee Panah Tegaskan Sangat Butuh Huntara
Sebagai eks kombatan GAM, dia juga memohon perhatian Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, agar turun langsung melihat kondisi mereka di Gampong Kapa.
“Saya mohon Mualem datang langsung, melihat sendiri bagaimana kami hidup sekarang. Biar saya bisa sampaikan apa yang sebenarnya terjadi di sini,” ujarnya penuh harap.
Di sampingnya, Badriah tak kuasa menahan kesedihan. Dia memandangi ke arah anak-anaknya yang tumbuh dalam keterbatasan sejak banjir itu datang.
“Kami sangt kasihan sama anak anak sudah lama tinggal di tenda, apalagi ada yang masih bayi. Tinggal di tenda seperti ini sangat memprihatinkan. Kami juga tidak dapat DTH. Tempat usaha suami saya hancur. Untuk cari makan saja sekarang sangat sulit,” katanya dengan suara bergetar.
Ramadan yang biasanya menjadi bulan penuh kebersamaan, kini harus mereka jalani dalam kesengsaraan di tenda darurat. Ruang untuk beristirahat pun sempit dan tak nyaman. Namun, yang lebih menyakitkan, mereka seolah terabaikan dan dibiarkan begitu saja hidup di bawah tenda darurat.
Tak jauh dari tenda M. Amin, Jamilah (60), seorang janda, juga menjalani hari-harinya dalam kondisi serupa. Air matanya mengalir saat menceritakan kondisinya hidup di tenda darurat.
“Saya sudah tidak sanggup lagi tidur di tenda. Kami mohon kepada pemerintah pusat, tolong bangun huntara untuk kami,” pintanya lirih.
Jamilah mengaku, selama ini hampir tiap hari harus makan nasi dengan mie instan dan telur karena keterbatasan bahan pangan.
“Saya sudah tidak tahan lagi tinggal di sini, tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada pilihan lain,” katanya sambil mengusap air mata.
Sore semakin gelap di Gampong Kapa. Terpal oranye itu kembali bergoyang pelan diterpa angin. M. Amin bersama keluarga dan juga Jamilah menunggu waktu berbuka puasa dengan menu seadanya di bawah tenda.
Ya, tangisan M. Nasir, Badriah dan Jamilah tadi adalah potret kepiluan para korban bencana yang masih bertahan di tenda darurat pada masa transisi ini. Sejumlah rekan mereka di Kapa juga bernasib sama. Masih menanti huntap yang belum ada kepastian kapan akan dibangun.
Begitu juga sekitar ratusan kepala keluarga (bukan 10 KK) korban banjir dan longsor di sejumlah lokasi dalam Kabupaten Bireuen, hingga kini masih hidup merana di pengungsian. Mereka bukan hanya korban bencana alam, tetapi yang lebih menyakitkan lagi telah jadi korban keegoisan kekuasaan. (Suryadi)
