KABAR BIREUEN-Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Bireuen gelar pelatihan SKP dan Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) serta Analis Rapor Pendidik.

Pelatihan bagi puluhan kepala sekolah jenjang SMP Negeri dan Swasta se Kabupaten Bireuen ini, dilaksanakan selama dua hari (8-9/8/2022) di Aula SKB Bireuen.

Disela-sela kegiatan, Ketua MKKS SMP Kabupaten Bireuen yang juga Kepala SMP Negeri 2 Peusangan, Adrian S.Pd.M.Pd, kepada Kabar Bireuen, mengatakan dalam pelatihan ini, ada tiga topik yang dibahas.

Pertama, sasaran kerja SKP yang dulunya satu tahun dan sekarang sudah berubah menjadi enam bulan (satu semester).

Perubahan regulasi ini perlu  diikuti, perlu  disosialisasi, banyak kepala sekolah yang belum mengerti.

“Kami mengambil inisiatif untuk mengundang narasumber, bertujuan untuk mengajar kepala sekolah yang belum mengerti tentang regulasi perubahan regulasi ini.

Kemudian, mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka ini juga sangat penting, karena IKM ini sudah diterapkan, bahkan tahun pelajaran 2022/2023 sudah diwajibkan bagi semua sekolah, walaupun tidak terdaftar di IKM.

Dijelaskan, Pada tahun 2023 IKM ini sudah resmi dan diberlakukan untuk semua sekolah melaksanakannya secara mandiri.

Terkait IKM tersebut, selama ini  belum ada arahnya dan belum tahu apa yang mau kita lakukan mengenai Implementasi Kurikulum Merdeka tersebut.

Untuk itu, dalam kegiatan ini, kami mengundang fasilitator dari LPMP untuk menjelaskan dan memberi sosialisasi kepada kepala sekolah, bagaimana dan apa sih Kurikulum Merdeka itu,

“Dengan adanya sosialisasi IKM ini, dengan sendirinya mereka sudah mengerti saat di sekolah,” jelasnya.

Kementerian telah menerapkan kepada satuan pendidikan supaya bisa belajar mandiri, semua guru harus bisa mandiri, semua guru harus bisa mendownload semua pasilitas belajar yang ada di internet dan di web Kementerian.

Selain itu, semua guru harus bisa membuat akaun ID belajar dan mendownload Plat form Merdeka Belajar.

“Kita harus memaksa para kepala sekolah dan guru dan kepala sekolah kita paksa untuk bisa membuka internet, membuka situs-situs supaya bisa belajar mandiri,” ujar Adrian.

Selanjutnya, terkait rapor pendidikan, pengisian rapor pendidikan juga tak kalah pentingnya, dimana pengisian rapor pendidikan banyak terjadi permasalahan disemua sekolah.

Mungkin ini baru yang pertama, sehingga banyak sekolah yang salah saat mengisi, sehingga wajar masih banyak sekolah yang belum mengerti saat mengisi rapor pendidikan tersebut.

Dikatakan, Analis Rapor Pendidik dilaksanakan supaya pihak sekolah dapat mengetahui dimana kesalahan dalam pengisian rapor pendidikan, sehingga kesalahan itu dapat diperbaiki.

Disebutkan, kegiatan selama dua hari ini, diikuti 95 Kepala Sekolah Jenjang SMP Negeri dan Swasta se Kabupaten Bireuen dan satu orang ketua tim penyusun SKP, menghadirkan narasumber dari BKPSDM Bireuen dan LPMP.

“Anggaran kegiatan ini berasal dari iuran kepala sekolah” jelas Ketua MKKS SMP Kabupaten Bireuen ini. (Herman Suesilo)