KABAR BIREUEN – Anggota DPR RI F-PKB, H. Ruslan M. Daud, SE (HRD) meminta kepada Menteri PUPR RI, Dr. Ir. M. Basoeki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D, agar mempercepat proses penyelesaian pembangunan Jalan Tol Aceh – Medan.
Harapan tersebut disampaikan HRD dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dan Membahas Program Kerja Tahun 2022, di Ruang Sidang Komplek Gedung DPR RI Senayan, Selasa (25/1/2022).
Dijelaskan HRD, Jalan Tol Medan – Banda Aceh sepanjang 513 KM itu, merupakan Jalan Tol Trans Sumatera. Terdiri dari 5 ruas yaitu Banda Aceh – Sigli, Sigli – Lhokseumawe, Lhokseumawe – Langsa, Langsa – Binjai, dan Binjai – Medan.
Berdasarkan jarak yang ditempuh oleh pengendara ketika melintasi jalan nasional dari Banda Aceh – Medan, dapat memakan waktu mencapai 10 hingga 12 jam. Namun, dengan kehadiran Jalan Tol Banda Aceh – Medan ini, akan memangkas waktu tempuh perjalanan lebih cepat hanya sekitar 5 – 6 jam.
“Dengan adanya efisiensi waktu tempuh yang lebih cepat, dampak cost yang dikeluarkan akan semakin lebih murah, dan nantinya akan bermanfaat pada sektor perekonomian, lalu lintas, barang dan jasa,” ungkap Bupati Bireuen periode 2012 – 2017 ini.
Menurut HRD, dengan adanya jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif, akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Sehingga, akan merangsang pertumbuhan ekonomi kawasan dan terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru.
“Saya selaku wakil Aceh di Senayan, meminta Kementerian PUPR agar memprioritaskan percepatan penyelesaian Jalan Tol Aceh – Medan. Sehingga, pada tahun 2024 sudah bisa digunakan oleh masyarakat,” pinta HRD.
Menurut Kapoksi V DPR RI ini, untuk mendukung proses percepatan penyelesaian konstruksi, tentunya harus diawali proses pembebasan tanah secara cepat.
Karena itu, kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Gampong, tokoh adat dan cerdik pandai, diharapkan untuk saling bekerja sama dalam mempercepat proses pembebasan tanah dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat yang tanahnya dipakai untuk pembangunan jalan tol.
“Begitu juga dengan masyarakat agar membantu memudahkan proses pembebasan lahan,” harap politikus asal Bireuen ini. (Red)
