KABAR BIREUEN – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen menggelar aksi ujuk rasa di depan gedung DPRK Bireuen, Senin (8/10/2018).

Dalam demo yang diikuti lebih kurang 50 mahasiswa itu ada 10 tuntutan.

Koordinator aksi Iskandar, menyebutkan, aksi unjuk rasa ini merupakan aksi damai yang menuntut evaluasi mobil dinas baru Bupati Bireuen.

“Mohon angggota dewan keluar temui kami. Dengarkan aspirasi kami, kalian kami yang pilih, gunakan hati nurani dalam memutuskan suatu kebijakan,” harapnya.

Salah satu orator Zahri menyebutkan, 10 tuntutan tersebut yaitu meminta kepada DPRK Bireuen membatalkan pengadaan mobil mewah dengan menyurati tim evaluasi anggaran Provinsi Aceh terkait pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen Rp 1,9 miliar dalam APBK-P 2018.

Orator lainnya, Meliza dari STIE Kebangsaan Bireuen meminta Bupati Bireuen tidak memaksa kehendak dalam menerima mobil dinas baru usulan APBK-P 2018, karena adapertimbangan tanggungjawab moral kita bersama dengan kondisi keuangan daerah Bireuen sedang sakit/devisit.

Tuntutan lainnya Bupati Biteuen jangan menjalankan roda pemerintahan secara dinasti penetapan kepala SKPK di Lingkup Pemkab Bireuen.
Meminta Bupati Bireuen supaya lebih memperhatikan pemberdayaan nasib ekonomi pedagang kaki lima di Bireuen.

Meminta kepada Bupati Bireuen dalam hal pengadaan proyek APBK Bireuen harus mencetminkan keadilan dan transparan serta tidak menimbulkan kesenjangan sosial diantara kontraktor lebih mengutamakan pemenang pada perusahaan sanak keluarganya (nepotisme).

Mendesak tim evaluasi anggaran Provinsi Aceh segera mencoret item pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen dalam APBK-P 2018.

Meminta eksekutif dan legislatif Bireuen dalam pembahasan APBK Bireuen supaya lebih peka terhadap persoalan masyarakat dengan melibatkan elemen sipil dalam pembangunan Bireuen.

Mendesak Bupati Bireuen untuk menganggarkan beasiswa/santri kurang mampu sesuai dengan Undang-undang Nasional yang berlaku dengan mengalokasikan Anggaran 20 persen untuk pendidikan dari APBK Bireuen.

Meminta DPRK Bireueb memanggil Pemkab Bireuen untuk meninjau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanah milik PT. KAI dan menguntungkan Pemkab Bireuen sebagai nilai ekonomis sumber Pendapatan Daerah Bireuen (PAD).

“Bupati Bireuen harus menunaikan janji politik kampanye secara tuntas dan ikhlas. Dengan Akses Transparansi Keterbukaan Infomasi Publik serta penuh tanggungjawab. Sesuai ucapan dan perbuatan yang siap mewakafkan dirinya kepada Masyarakat Bireuen, tanpa egois dan sombong,” sebutnya.

Demikian pernyataan sikap tuntutan kami sampaikan yang tergabung dalam “Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen”.

Bila pernyataan sikap tuntutan ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwenang legislatif-eksekutif Bireuen sebagaimana mestinya 10 poin tuntutan kami ini.

“Maka kami akan turun kembali ke jalan dalam memperjuangkan permasalahan aspirasi masyarakat Kabupaten Bireuen dengan massa yang lebih banyak lagi sampai tuntas penyelesaiannya,” katanya.

Masa meminta anggota dewan untuk keluar menemui mereka. Tak berapa lama, Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad, Wakil Ketua, Drs Muhammaad Arif, Muhammad Amin, Hasanuddin Usman, Rusyidi Mukhtar, menemui para pendemo.

Namun, kemudian terjadi ketegangan antara massa dengan anggota dewan dari Partai Golkar, Muhammad Amin atau Keuchik Min yang memakai jas kuning, diduga memancing emosi pengunjuk rasa.

Beek kapeu aneuk miet kamoe,” ucapnya.

Mendengar perkataan itu, membuat koordinator aksi, Iskandar dan yang lainnya sempat emosi. Hampir saja terjadi keributan. Untunglah, ketegangan tersebut dilerai polisi. Para anggota dewan pun masuk kembali ke dalam kantor DPRK Bireuen dan meninggalkan para pendemo. (Ihkwati)