KABAR BIREUEN-Suhaimi Hamid S.Sos, salah satu Anggota DPRK Bireuen dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) menegaskan, sampai saat ini belum ada persetujuan dari dewan terkait revisi Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 3013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Hal itu dikatakannya kepada Kabar Bireuen, Selasa malam (19/11/2019) terkait informasi yang menyebutkan dewan Bireuen sudah menyetujui revisi qanun tersebut, yang disampaikan salah satu anggota DPRK Bireuen saat rapat dengan pihak provinsi.
“Perlu saya tegaskan, sampai saat ini belum ada persetujuan revisi qanun RTRW itu, pernah duduk sekali antara eksekutif dan legislatif saat masih dewan yang lama, namun belum ada kesepakatan atau persetujuan dan titik temu terkait merevisi qanun itu,” ungkapnya.
Pembangunan Rumah Sakit Umum Regional dr Fauziah Bireuen yang rencanya akan dibangun di kawasan Cot Buket, Kecamatan Peusangan tidak sesuai Tata Ruang dan Qanun RTRW, karena kawasan tersebut merupakan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Agar pembangunan rumah sakit regional tersebut tak bertentangan dengan aturan dan sesuai Undang-undang, maka terlebih dahulu harus direvisi Qanun RTRW, yang sampai saat ini belum ada persetujuan untuk direvisi.
“Jadi jangan ada oknum anggota dewan yang membawa-bawa nama dewan secara kolektif kolegial untuk kepentingan tertentu dan menyebutkan dalam rapat di provinsi jika dewan sudah menyetujui revisi qanun RTRW tersebut,” sesal Ketua Forum DAS Krueng Peusangan itu.
Dikatakan pria yang akrab disapa Abu Suhai itu, pihaknya tak menghalangi atau menghambat pembangunan rumah sakit regional tersebut, justru sangat mendukung, namun harus dilakukan sesuai aturan dan Undang-Undang.
Jangan sampai nantinya, kata Abu Suhai, saat ganti rugi atau sudah dibangun, ternyata bermasalah hukum dan digugat karena melanggar aturan, tentu saja itu akan sangat merugikan.(Ihkwati)
.
