KABAR BIREUEN-Pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen selama ini selalu bermasalah. Permasalahan tersebut terkait mekanisme pengutipan retribusi untuk pemasukan PAD itu sendiri.
Karena itu, sebelum pembahasan Anggaran Bireuen tahun 2020, maka permasalah terkait PAD ini harus diselesaikan terlebih dahulu.
Hal itu dikatakan anggota DPRK Bireuen dari Partai Nanggroe Aceh (PNA), Suhaimi Hamid S.Sos kepada wartawan usai rapat Paripurna Pengumuman Fraksi-fraksi, Rabu (2/10/2019).
Dikatakannya, setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen, selalu yang paling lama dibahas terkait PAD Bireuen.
“Karena itu kita harapkan, sebelum pembahasan APBK maka terlebih dahulu masalah PAD ini dibahas, sehingga nantinya tak jadi persoalan saat pembahasan anggaran,” ungkap pria yang karab disapa Abu Suhai itu.
Disebutkan, permasalahan mekanisme dan sumber-sumber PAD baru haruslan dicari serta pemecahan dan solusi pengutipan PADnya juga mesti diselesaikan oleh pihak eksekutif.
Selama ini, ada terjadi persoalan dalam hal mekanisme pengutipan dan retribusi PAD oleh pihak ketiga yang tak jelas menyebabkan setoran ke kas daerah juga menjadi tak jelas. Sehingga diduga terjadi kebocoran.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka terkait PAD ini haruslah dibahas khusus sebelum pembahasan APBK, agar nantinya saat pembahasan anggaran, menyangkut PAD sudah diselesaikan atau diberesin.Dengan demikian pembahasan APBK juga lancar dan tak berlarut-larut seperti sebelum-sebelumnya,” kata Sekretaris PNA Bireuen itu.
Terkait pembahasan APBK 2020, sebutnya, pihak eksekutif bersama legislatif akan memulai pembahasan padA Noveber 2019, dan dia berharap tak terjadi keterlambatan dalam pembahasan anggaran supaya tidak didenda tak tak dibayar gaji selama enam bulan. (Ihkwati)
