KABAR BIREUEN-Kabid Pendidikan SPMA Bireuen Elga Safitri, S.Pd mengapresiasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim yang menetapkan program “Merdeka Belajar” melalui empat pokok kebijakan pendidikan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dan Wakil Presiden RI
Hal itu dikatakan Pimpinan Umum Lembaga Bimbingan Belajar Sigma Kabupaten Bireuen itu dalam rilis yang diterima Kabar Bireuen, Rabu malam (11/12/2019).
Disebutkan Elga, program tersebut merupakan terobosan yang sangat bagus dan efektif dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Guru dan siswa harus memiliki ruang gerak yang bebas dalam mewujudkan proses pembelajaran tanpa harus dirumitkan oleh sistem dan deadline waktu yang menekankan kebebasan mereka,” katanya.
Empat program pokok kebijakan yang dirangkum dalam program “Merdeka Belajar” diantaranya pertama, penyelenggaraan USBN yang akan diterapkan dengan ujian yang dilaksanakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk teks tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif
Kedua, mengenai UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan terahir UN yang selanjutnya tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yangbterdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuam bernalar menggunakan matematika (Numerasi), dan penguatan pendidikan karakter
Ketiga, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) akan disederhanakan dengan memangkas beberapa komponen. Penilaian RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran
Terakhir, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah
“Dengan adanya kebijakan baru ini, semoga dapat mewarnai dunia pendidikan Indonesia yang lebih merdeka dan dapat menjawab persoalan yang selama ini bermasalah seperti halnya penyederhanaan sistem administrasi pendidikan, kesejahteraan guru melalui dana UN atau USBN yang dapat dialihkan kepada mereka, dan pemerataan guru di seluruh pelosok sesuai bidang yang dibutuhkan,” harap Elga.(REL)
