Oleh: Anwar, S.Ag, M.A.P
Pemerhati Masalah Sosial di Bireuen
KEHADIRAN Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Bireuen Kamis, 6 Agustus 2026 bukan seremoni gunting pita atau kunjungan formalitas di atas podium. Wapres turun langsung meninjau puing-puing infrastruktur di Teupin Mane dan Kuta Blang untuk memastikan denyut ekonomi masyarakat kembali pulih.
Jembatan bagi masyarakat Bireuen adalah urat nadi yang menyambungkan harapan antarkawasan, terutama akses menuju Takengon yang sempat terputus. Tanpa konektivitas yang mumpuni, hasil bumi kita akan layu di jalan dan harga kebutuhan pokok akan mencekik leher rakyat kecil.
Di Teupin Mane, progres pembangunan baru mencapai 45 persen dengan target operasional pada Oktober 2026 mendatang. Wapres menekankan bahwa kecepatan kerja tidak boleh mengorbankan kualitas konstruksi agar bangunan tersebut tidak mudah tersapu banjir di musim hujan.
Sementara itu, Jembatan Krueng Tingkeum di Kuta Blang menunjukkan tanda-tanda menggembirakan dengan progres fisik mencapai 80,5 persen. Jika target penyelesaian di akhir Desember tahun ini tercapai, maka sistem buka-tutup yang melelahkan bagi para pelintas akan segera berakhir.
Budaya “Peugah Lagee Na” atau bicara apa adanya terlihat nyata saat warga secara berani menyampaikan keluhan langsung kepada Wapres terkait bantuan yang belum cair. Kejujuran warga ini adalah cermin dari karakter masyarakat Bireuen yang tegas namun tetap menjunjung adab dalam menyampaikan aspirasi.
Pemkab Bireuen patut juga diapresiasi karena tidak antikritik dan langsung memberikan penjelasan transparan mengenai data riil di lapangan. Langkah Juru Bicara Pemkab Bireuen Muhajir Juli yang membeberkan dinamika verifikasi data menunjukkan adanya kemauan untuk jujur di tengah tekanan publik.
Kita perlu memahami bahwa dari 6.000 KK yang diusulkan, terdapat 4.697 KK yang lolos verifikasi BNPB, sementara sisanya masih terkendala sinkronisasi data kependudukan. Ketidaksamaan data dengan Disdukcapil memang sering menjadi duri dalam daging birokrasi yang harus segera kita cabut bersama.
Bagi warga yang masih menunggu, transparansi mengenai 2.422 KK yang sudah menerima dana stimulan perumahan memberikan sedikit rasa tenang. Setidaknya kita tahu bahwa proses itu nyata adanya, bukan sekadar janji-janji manis yang menguap di udara.
Penting bagi kita untuk mencatat bahwa dana bantuan sosial dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa perantara pemerintah daerah. Hal ini merupakan langkah krusial untuk meredam prasangka negatif tentang adanya “potongan” atau permainan oknum di tingkat bawah.
Upaya Bupati Bireuen H. Mukhlis dalam mengawal percepatan penyaluran bantuan hingga ke kementerian di Jakarta patut di apresiasi dan sudah mendapat jempol dari pemerintah pusat dan perlu terus di pantau hasilnya. Komunikasi intensif antara daerah dan pusat adalah kunci agar hak-hak penyintas bencana tidak tertimbun di tumpukan berkas administrasi.
Sektor pendidikan juga tidak luput dari perhatian, dengan rampungnya revitalisasi UPTD SDN 7 Jangka yang sebelumnya luluh lantak diterjang banjir. Memulihkan sekolah berarti memulihkan masa depan anak-anak kita yang merupakan aset paling berharga di tanah Jeumpa ini.
Kunjungan Wapres ini harus menjadi “booster” bagi seluruh elemen pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja lebih sinkron. Rakyat tidak butuh perdebatan tentang siapa yang paling berjasa, melainkan kepastian kapan infrastruktur bisa kembali berfungsi normal.
Semangat gotong royong yang diapresiasi Wapres harus kita pelihara sebagai identitas lokal yang memperkuat resiliensi kita menghadapi bencana. Namun, kita juga sepakat bahwa penyediaan infrastruktur yang aman dan layak adalah tanggung jawab negara yang tidak boleh ditawar.
Mari kita kawal bersama setiap inci pembangunan jembatan dan setiap rupiah bantuan yang menjadi hak rakyat Bireuen. Dengan kejujuran data dan kerja keras di lapangan, Bireuen akan bangkit lebih kuat dari ujian bencana ini. Terus bangun komunikasi yang baik dan hindari saling tuding di media sosial. [*]
