KABAR BIREUEN,Bireuen—Semangat membangun Bireuen tidak hanya membutuhkan kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga kekuatan kebersamaan, kepedulian, serta gerakan kemanusiaan yang hadir di tengah masyarakat.
Semangat itulah yang tergambar dalam silaturahmi jajaran Pengurus dan Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen bersama Bupati Bireuen, Ir. H. Mukhlis, S.T., di Pendopo Bupati Bireuen, Jumat malam (28/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dan PMI, sekaligus mematangkan persiapan pelantikan Pengurus PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua PMI Kabupaten Bireuen Edi Saputra, S.H., M.M., bersama jajaran pengurus dan Dewan Kehormatan PMI. Bupati Bireuen hadir dalam kapasitasnya sebagai Pelindung PMI Kabupaten Bireuen.
Dalam suasana penuh keakraban, Bupati Bireuen H. Mukhlis, menegaskan pentingnya kebersamaan antara pemerintah daerah, PMI, relawan dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan misi kemanusiaan.
Menurut Mukhlis, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir dan mengayomi masyarakat, terlebih dalam menghadapi situasi darurat maupun proses pemulihan pascabencana.
Ia juga menjelaskan berbagai mekanisme dukungan anggaran dan bantuan pascabanjir yang sebagian besar bersumber dari kementerian dan lembaga terkait, dengan mekanisme serta leading sector masing-masing.
Bupati menilai, pemahaman yang utuh mengenai mekanisme tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat proses penanganan pascabencana.
Di tengah berbagai kesibukan pemerintahan dan agenda pemulihan pascabanjir, Mukhlis juga membuka ruang bagi PMI untuk terus berkoordinasi dan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Saya selaku bupati dan kepala daerah sudah semestinya mengayomi, apalagi ini menyangkut misi kemanusiaan,” ujar Mukhlis.
Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Bireuen Edi Saputra, S.H., M.M. menegaskan, PMI akan terus menjadi bagian dari kekuatan kemanusiaan yang mendukung masyarakat dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Edi menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Bupati Bireuen terhadap PMI.
Menurut Edi, kehadiran Bupati di tengah masyarakat dan relawan, termasuk saat penanganan banjir, merupakan gambaran nyata bahwa pemerintah dan gerakan kemanusiaan dapat berjalan beriringan.
Bahkan, penggunaan jersey PMI oleh Bupati ketika berada bersama relawan dinilai menjadi simbol sederhana namun kuat tentang kedekatan seorang kepala daerah dengan gerakan kemanusiaan.
“PMI mendukung seluruh kerja dan program Bupati Bireuen. Kami juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menjalankan misi kemanusiaan,” kata Edi.
Bagi Edi, PMI bukan ruang untuk mempertajam perbedaan, melainkan tempat untuk mempertemukan semua kekuatan dalam satu tujuan: kemanusiaan.
Hal itu tercermin dalam komposisi kepengurusan PMI Bireuen masa bakti 2026–2031 yang berasal dari berbagai latar belakang dan unsur masyarakat.
Perbedaan pandangan, pilihan maupun latar belakang tidak menjadi penghalang untuk bersama-sama mengabdi.
Di PMI, kepentingan kemanusiaan ditempatkan di atas segala perbedaan.
Dalam pertemuan tersebut, Edi Saputra juga menyampaikan susunan kepengurusan PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031 yang akan dilantik.
Terkait pelantikan, Bupati Mukhlis meminta panitia terlebih dahulu menyusun konsep dan rundown kegiatan secara lengkap sebelum menetapkan waktu pelaksanaan.
PMI sebelumnya mengusulkan agar pelantikan dikemas di ruang terbuka sehingga tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai kemanusiaan PMI kepada masyarakat Bireuen.
Ia juga menegaskan komitmen PMI untuk terus membuka komunikasi dengan masyarakat dan menyampaikan informasi secara lebih utuh mengenai berbagai persoalan kemanusiaan maupun penanganan pascabencana.
Pertemuan antara Bupati Bireuen H Mukhlis, dan Ketua PMI Bireuen Edi Saputra, bukan sekadar agenda silaturahmi.
Pertemuan itu memperlihatkan sebuah pesan penting, pembangunan daerah dan kerja kemanusiaan akan semakin kuat ketika pemerintah dan masyarakat sipil berjalan dalam satu irama.
Mukhlis membawa kekuatan pemerintah daerah dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Sementara Edi Saputra membawa semangat relawan dan gerakan kemanusiaan PMI yang berakar langsung di tengah masyarakat.
Dengan kepengurusan PMI masa bakti 2026–2031 yang segera dilantik, sinergi tersebut diharapkan semakin kuat dan mampu menghadirkan PMI yang lebih responsif, profesional, inklusif dan dekat dengan masyarakat.
Karena pada akhirnya, jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan kemanusiaan adalah panggilan untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan. (Ihkwati)
