KABAR BIREUEN, Bireuen – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggapi atas berita Waiting List Operasi Katarak Terlalu Lama, Masyarakat Pertanyakan Kebijakan BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe menjelaskan bahwa pihaknya menjamin pemenuhan hak pasien sebagai peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan alur layanan.
Hal itu disampaikan Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe, Cut Novarita, melalui pesan WhatsApp yang dikirim oleh staf bagian Komunikasi, Minggu (30/8/2026).
Terkait adanya keluhan masyarakat atas pengaturan kapasitas layanan operasi katarak dengan metode phacoemulsifikasi, Cut Novarita menjelaskan bahwa pengaturan berupa komitmen kapasitas layanan operasi katarak dengan metode phacoemulsifikasi dimaksud merupakan salah satu upaya kendali mutu kendali biaya yang merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Itu merupakan bagian dari menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dimana BPJS Kesehatan diamanatkan untuk mengembangkan sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaminan kesehatan kepada masyarakat,” jelas Cut.
Selain itu, Ia juga menjelaskan bahwa secara teknis, pengaturan kapasitas pengobatan katarak dengan metode phacoemulsifikasi juga dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah sebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, lampiran II, angka (7) terkait kriteria pelayanan dan Kompetensi untuk pelayanan kesehatan phacoemulsifikasi.
BACA JUGA: Waiting List Operasi Katarak Terlalu Lama, Masyarakat Pertanyakan Kebijakan BPJS Kesehatan
“Untuk menghindari potensi moral hazard yang ditimbulkan dari pengaturan kapasitas layanan tindakan phacooemulsification elektif, komitmen kapasitas tersebut telah dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit selaku pemberi pelayanan kesehatan,” jelas Cut.
Sebutnya, selain dengan metode phacoemulsifikasi, tata laksana atau pengobatan katarak dapat juga dilakukan dengan beberapa metode lain, di antaranya, Small Incision Cataract Surgery (SICS), Extra Capsular Cataract Extraction (ECCE), atau Intra Capsular Cataract Exetraction(ICCE) yang juga dijamin dalam Program JKN.
Terkait dengan adanya informasi habisnya kuota layanan operasi katarak dengan metode phacoemulsifikasi di RSUD dr. Fauziah Bireuen, Cut mengatakan bahwa berdasarkan data penagihan klaim dari rumah sakit, kapasitas layanan operasi di rumah sakit dimaksud masih tersedia hingga akhir tahun.
“Sampai dengan saat ini, kapasitas tindakan tata laksana medis untuk pelayanan katarak dengan metode sedot atau phacoemulsifikasi masih tersedia dan dapat diajukan oleh RSUD dr. Fauziah Bireuen sampai dengan 31 Desember 2026. Begitu juga dengan rumah sakit lainnya di wilayah Bireuen yang juga masih memiliki kapasitas layanan phaco sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tidak mendapatkan layanan,” jelasnya.
Sebagaimana keluhan yang disampaikan masyarakat asal Kabupaten Bireuen, Busra Nursyah (70), BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe telah melakukan penelusuran dan didapati bahwa rumah sakit yang diakses Busra juga masih memiliki kapasitas layanan phacoemulsifikasi sehingga harusnya tidak mengalami kendala.
“Hasil penulusuran kami, yang bersangkutan sudah pernah mendapatkan layanan operasi katarak dengan metode phacoemulsifikasi untuk mata sebelah kanan di tahun 2025, dan ternyata kendala yang sama terjadi pada mata sebelah kiri, sehingga beliau memeriksakannya ke RSU Avicenna. Dokter di rumah sakit mendiagnosa hal yang sama dan menyarankan untuk operasi phacoemulsifikasi juga, sama halnya seperti yang disampaikan tadi bahwa sampai dengan saat ini, seluruh rumah sakit di wilayah Kabupaten Bireuen masih memiliki kapasitas untuk klaim layanan operasi katarak dengan metode phacoemulsifikasi sehingga pelayanan yang dibutuhkan beliau harusnya dapat segera dilaksanakan tanpa kendala apapun,” tutup Cut.
BPJS Terkesan Menutup Informasi Kuota Layanan Katarak Fakoemulsifikasi
Sementara, pertanyaan media ini terkait kuota atau kapasitas layanan Katarak metode phacoemulsifikasi, pihak BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe terkesan menutup informasi.
Saat disinggung alasan jatah kapasitas layanan phacoemulsifikasi untuk rumah sakit swasta lebih banyak dibandingkan dengan rumah sakit Pemerintah atau RSUD dr Fauziah Bireuen, mereka beralasan itu kewajiban para pihak menjaga kerahasiaan sesuai dengan UU berlaku.
“Ijin menambahkan seperti yg Putri (staf Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe) smpaikan sebelumnya pak, untuk komitmen kapasitas layanan katarak dengan metode phacoemulsifikasi merupakan kesepakatan yg tertuang dalam berita acara komitmen yang disepakati dan ditandatangani masing-masing rumah sakit, dpt kmi smpaikan pula itu merupakan bagian dari perjanjian kerja sama pelayanan sehingga ada kewajiban para pihak menjaga kerahasiaannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” tulisnya.
Terkait jawaban pihak BPJS tersebut, apakah itu termasuk informasi yang menjadi rahasia negara sehingga tidak bisa dibuka ke publik? (Rizanur)
