KABAR BIREUEN, Banda Aceh— Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, Dr. H. Amiruddin Idris, M.Si., menegaskan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh harus diarahkan untuk menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memastikan besarnya anggaran yang dialokasikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Amiruddin kepada media di Banda Aceh, Jumat (28/8/2026), menyikapi perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) antara pemerintah dan DPR RI, termasuk target penyelesaian pembahasan pada tahun ini.
Amiruddin menyambut positif perhatian pemerintah pusat dan DPR RI terhadap keberlanjutan Dana Otsus Aceh.
Namun, ia menilai substansi yang lebih penting adalah memastikan dana tersebut semakin efektif menjawab persoalan masyarakat.
“PPP Aceh tentu berharap Dana Otsus dapat terus berlanjut. Tetapi bagi kami, yang lebih penting adalah bagaimana keberlanjutan itu benar-benar semakin kuat orientasinya kepada kesejahteraan rakyat Aceh,” kata Amiruddin.
Menurutnya, hampir dua dekade pelaksanaan Dana Otsus telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan Aceh, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Namun, perjalanan tersebut juga perlu menjadi bahan evaluasi agar pemanfaatan Dana Otsus ke depan semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dana Otsus ke depan harus semakin dekat dengan persoalan sehari-hari masyarakat. Bagaimana ekonomi keluarga menjadi lebih baik, anak-anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan semakin mudah, UMKM berkembang, dan semakin banyak lapangan pekerjaan tersedia,” ujarnya.
Kemiskinan hingga Lapangan Kerja Jadi Ukuran
Amiruddin menilai keberhasilan Dana Otsus tidak cukup diukur dari besarnya anggaran ataupun tingginya realisasi belanja pemerintah. Ukuran yang lebih penting adalah perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan, meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan pendapatan masyarakat, berkembangnya UMKM, serta membaiknya kualitas sumber daya manusia harus menjadi indikator utama keberhasilan Dana Otsus.
“Kalau angka kemiskinan semakin turun, kesempatan kerja semakin luas, pendapatan masyarakat meningkat, UMKM tumbuh, dan kualitas sumber daya manusia semakin baik, di situlah kita bisa melihat keberhasilan Dana Otsus secara nyata,” katanya.
Karena itu, PPP Aceh mendorong agar pembahasan keberlanjutan Dana Otsus diikuti penyusunan prioritas pembangunan yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil.
Sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian besar antara lain pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda, penguatan UMKM dan ekonomi produktif, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan antardaerah.
Amiruddin mengatakan Aceh memiliki sumber daya manusia, kekayaan alam, dan potensi ekonomi yang besar. Keberlanjutan Dana Otsus, kata dia, harus menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan potensi tersebut sehingga mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.
“Anak-anak muda Aceh jangan hanya dipersiapkan untuk mencari pekerjaan. Kita juga harus menciptakan ekosistem agar mereka mampu membuka usaha, menciptakan pekerjaan, dan tumbuh menjadi pelaku-pelaku ekonomi baru di Aceh,” katanya.
Dorong Peran Kabupaten dan Kota
PPP Aceh juga berharap pemerintah kabupaten dan kota diberikan ruang yang cukup dalam menjalankan program kesejahteraan sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Menurut Amiruddin, persoalan pembangunan setiap wilayah di Aceh memiliki karakteristik berbeda. Kebutuhan daerah pesisir tidak selalu sama dengan wilayah tengah, begitu pula tantangan yang dihadapi kota dan kabupaten.
“Daerah pesisir mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan wilayah tengah. Kota juga mempunyai tantangan yang berbeda dengan kabupaten. Karena itu, orientasinya harus tetap kepada kebutuhan masyarakat dan hasil yang ingin kita capai,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Aceh melihat pembahasan keberlanjutan Dana Otsus secara positif dan konstruktif. Pemerintah, DPR RI, Pemerintah Aceh, DPRA, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dinilai memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong Aceh menjadi lebih maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.
“Ini bukan semata-mata pembicaraan tentang anggaran. Yang sedang kita bicarakan sesungguhnya adalah bagaimana menyiapkan masa depan Aceh setelah hampir dua dekade pelaksanaan Otonomi Khusus,” kata Amiruddin.
Ia berharap keberlanjutan Dana Otsus nantinya disertai tata kelola yang semakin transparan, terukur, serta memiliki target kesejahteraan yang jelas.
Amiruddin menegaskan PPP Aceh mendukung langkah pemerintah dan DPR RI yang memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembangunan Aceh.
“Harapan PPP sederhana. Kalau Dana Otsus dilanjutkan, maka periode berikutnya harus menjadi periode ketika manfaatnya semakin kuat dirasakan oleh rakyat. Kita ingin kemiskinan berkurang, ekonomi tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan generasi Aceh mempunyai masa depan yang semakin baik,” pungkasnya. (Red)
