KABAR BIREUEN – Sejumlah petugas kebersihan yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bireuen, menjamin tidak akan melakukan mogok kerja walaupun jasa atau gaji mereka telat dicairkan.
“Soal gaji telat setiap awal tahun itu dapat kami maklumi, karena ada proses administrasi yang harus disiapkan oleh pihak dinas (DLHK). Dan kami tidak akan melakukan mogok,” ungkap Zulfikar, salah seorang petugas kebersihan pada DLHK Kabupaten Bireuen kepada Kabar Bireuen, Selasa (5/3/2024).
Zulfikar yang didampingi sejumlah rekannya juga menegaskan, untuk peralatan kerja seperti sapu, disediakan oleh pihak dinas.
“Jadi tidak benar ada perintah setiap petugas kebersihan harus membeli peralatan sendiri. Yang beli peralatan kebersihan (sapu lidi) untuk dibagikan kepada petugas saya, dan setiap bulan mereka dapat peralatan,” papar Zulfikar yang mengaku sudah 11 tahun bekerja sebagai petugas kebersihan di Pemkab Bireuen.
Pada kesempatan itu Zulfikar juga berharap kepada rekan-rekannya agar tidak terprovokasi dengan isu mogok kerja.
“Tidak ada alasan kita untuk mogok kerja,” tegas Zulfikar yang diamini sejumlah rekannya.
Sementara Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, Abdullah, SPd MM yang ditemui terpisah mengaku, amprahan jasa atau gaji petugas kebersihan sudah ditanda tangani oleh kepala dinas.
“Berkasnya sudah hari Jumat lalu (1 Maret 2024) dikirim ke BPKD. Mungkin hari ini sebagian sudah dicairkan,” kata Abdullah.
Menurut Abdullah, terlambatnya pembayaran jasa 279 tenaga kebersihan karena harus menunggu selesainya DPA.
Menyangkut dengan kabar petugas kebersihan harus membeli peralatan sendiri, dibantah oleh Abdullah.
“Peralatan kerja (sapu lidi) kami sediakan. Barangnya selalu tersedia di gudang. Tidak ada perintah membeli sendiri,” tegas mantan Kabid PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
Abdullah juga menyampaikan, pada awal tahun tidak hanya jasa petugas kebersihan yang terlambat. Untuk penyediaan bahan bakar (BBM) 22 truk sampah juga harus ditanggulangi sendiri.
“Untuk beli BBM truk sampah setiap bulan sampai seratusan juta kami harus pinjam dulu,” pungkas Abdullah. (Rizanur)
