KABAR BIREUEN, Batam – Pemulihan pascabencana banjir di Kabupaten Bireuen masih menghadapi persoalan serius. Dari sekitar 15.000 hektare lahan sawah yang terdampak, saat ini kurang dari 30 persen yang sudah dapat digunakan dan difungsikan kembali.
Kondisi tersebut disampaikan Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., saat memaparkan kondisi riil, tantangan, dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Bireuen dalam Rapat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Subwilayah Sumatera I di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (11/9/2026).
Di hadapan pimpinan dan anggota DPD RI, Mukhlis menyoroti dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat, terutama pada sektor pertanian dan infrastruktur.
Menurutnya, kerusakan lahan sawah menjadi salah satu persoalan krusial karena sektor pertanian merupakan sumber penghidupan masyarakat. Kondisi lahan yang belum sepenuhnya pulih membuat aktivitas pertanian belum dapat kembali berjalan secara normal.
Selain pertanian, dampak bencana juga masih dirasakan sektor perikanan dan tambak. Persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah realisasi bantuan jaminan hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak bencana.
Dari target sekitar 29.000 penerima Jadup, hingga kini baru sekitar 5.000 penerima yang terealisasi. Sementara sebagian besar penerima lainnya masih tertahan dalam proses administrasi dan penganggaran di tingkat pemerintah pusat.
“Di balik setiap angka dan laporan data bencana, ada masyarakat yang sedang menunggu kepastian, perhatian, serta tindakan nyata. Kami berharap Pemerintah Pusat melalui DPD RI tidak hanya berfokus pada data, tetapi memberikan solusi konkret dan langkah nyata,” tegas Mukhlis.
Dia juga menekankan perlunya koordinasi yang lebih intensif, terintegrasi, dan terbuka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi tersebut penting agar berbagai program pemulihan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Perbaikan infrastruktur, rehabilitasi lahan pertanian, pemulihan sektor perikanan dan tambak, hingga penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak membutuhkan penanganan yang terintegrasi.
Bupati Mukhlis berharap, persoalan yang disampaikan dalam forum DPD RI tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dia juga meminta agar komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat sehingga tidak menimbulkan keraguan maupun misinformasi di tengah masyarakat yang secara langsung merasakan dampak bencana.
Selain mempercepat pemulihan infrastruktur dan lahan pertanian, langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi daerah serta mengembalikan kesejahteraan masyarakat Bireuen secara berkelanjutan. (Suryadi)
