KABAR BIREUEN, Jakarta – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memastikan komitmen pemerintah mempercepat penyaluran jaminan hidup (jadup) bagi keluarga terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. Pada tahap kedua, bantuan tersebut akan menyasar sekitar 22.000 jiwa atau 5.500 kepala keluarga (KK) yang datanya telah melalui proses verifikasi.
Hal itu disampaikan Saifullah Yusuf saat menerima Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan masyarakat terdampak bencana, terutama terkait verifikasi data dan proses penyaluran jadup.
Saifullah mengatakan, pemerintah terus berupaya agar bantuan dapat segera diterima masyarakat. Namun, proses penyaluran harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku karena bantuan tersebut bersumber dari keuangan negara dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan,” tegas Saifullah.
Dia mengapresiasi upaya Bupati Bireuen dalam menyediakan dan melengkapi data masyarakat terdampak bencana sebagai dasar penyaluran bantuan.
BACA JUGA: Temui Menteri Sosial, Bupati Bireuen Kawal Percepatan Penyaluran Jadup Korban Banjir dan Longsor
Menurut Saifullah, pendataan penerima memang membutuhkan waktu karena pemerintah harus memastikan seluruh data valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya berterima kasih kepada Bupati Bireuen yang telah berusaha untuk menghadirkan data yang ada. Memang tidak mudah dan memerlukan waktu, tetapi data-data itu sudah terverifikasi oleh Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
Sekitar 7.000 Jiwa Menunggu Tahap Berikutnya
Selain 22.000 jiwa yang akan menerima jadup pada tahap kedua, sekitar 7.000 jiwa lainnya yang telah masuk dalam data penerima juga akan mendapatkan bantuan pada tahap selanjutnya setelah seluruh proses yang diperlukan diselesaikan.
Kementerian Sosial telah melakukan tahapan lanjutan setelah proses verifikasi data. Sebagian bantuan telah disalurkan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses.
Pemerintah, kata Saifullah, terus melakukan percepatan agar seluruh tahapan penyaluran dapat segera diselesaikan dan bantuan diterima masyarakat yang berhak.
BACA JUGA: Temui Mensos, Pemkab Bireuen Minta Kepastian Jadup bagi Masyarakat Terdampak Bencana
Penyaluran jadup tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga memperkuat kolaborasi dalam memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Saifullah menegaskan pemerintah pusat bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen akan terus berkoordinasi agar penanganan masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara terpadu.
Dalam pertemuan itu, Menteri Sosial juga memberikan penegasan penting kepada masyarakat penerima manfaat bahwa tidak ada pemotongan maupun biaya dalam proses penyaluran jadup.
Masyarakat penerima tidak diperkenankan dibebankan biaya apa pun untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Penegasan ini diharapkan memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak bencana agar tidak khawatir terhadap adanya pungutan atau pemotongan ketika bantuan disalurkan.
Sementara itu, Bupati Bireuen, Mukhlis, menyambut baik komitmen Kementerian Sosial untuk mempercepat penyaluran jadup bagi masyarakat terdampak bencana.
“Pemerintah Kabupaten Bireuen akan terus melakukan koordinasi serta melengkapi berbagai kebutuhan administrasi yang diperlukan agar bantuan dapat segera diterima masyarakat yang berhak,” ujarnya. .
Dia juga mengimbau masyarakat terdampak bencana untuk tetap bersabar dan mengikuti informasi resmi terkait proses penyaluran bantuan tersebut.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Kementerian Sosial RI diharapkan dapat memastikan penanganan pascabencana berjalan terkoordinasi sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan. (Suryadi)
