KABAR BIREUEN, Jakarta – Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 masih belum memiliki kepastian. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah masih menunggu arahan Presiden sebelum kebijakan terkait Dana Otsus Aceh dituangkan dalam postur APBN 2027.
Hal tersebut disampaikan Purbaya saat menjawab pertanyaan Anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dalam rapat tersebut, HRD secara langsung meminta kepastian pemerintah mengenai keberlanjutan Dana Otsus Aceh, termasuk kemungkinan adanya penambahan maupun skema baru setelah skema Otsus yang selama ini berjalan memasuki masa berakhirnya.
HRD menyampaikan pertanyaan tersebut bersama anggota Banggar DPR RI dari Fraksi NasDem Dapil Aceh II, Irsan S. Sosiawan, yang juga Ketua DPW NasDem Aceh.
“Kami ingin memastikan, apakah dalam postur APBN 2027 sudah ada penambahan atau skema keberlanjutan Dana Otsus Aceh. Karena ini bukan sekadar persoalan angka dalam APBN, tetapi menyangkut keberlanjutan kekhususan Aceh dan masa depan pembangunan Aceh,” ujar HRD.
BACA JUGA: Dukung Target Presiden Prabowo, HRD Tekankan Percepatan Pembangunan Jembatan Desa
Ketua DPW PKB Aceh itu menilai, pemerintah perlu mempersiapkan desain kebijakan mengenai keberlanjutan Dana Otsus Aceh sejak sekarang. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai urusan teknis penganggaran.
“APBN 2027 harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi Aceh secara utuh. Pemerintah perlu memikirkan secara matang bagaimana keberlanjutan Otsus ini dapat direspons. Jangan sampai ketika Dana Otsus berakhir, pemerintah baru mencari jalan keluarnya. Harus dipersiapkan dari sekarang,” tegasnya.
HRD mengatakan Dana Otsus Aceh memiliki dimensi historis, politik, pembangunan, dan sosial yang kuat. Selama ini, dana tersebut menjadi salah satu instrumen pendukung pembangunan Aceh sekaligus bagian dari pelaksanaan kekhususan Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai anggota Banggar DPR RI, HRD menilai pembahasan APBN 2027 menjadi momentum penting untuk memastikan pemerintah memiliki desain kebijakan yang jelas terkait masa depan Otsus Aceh.
Dia juga meminta pemerintah membangun komunikasi dan formulasi kebijakan yang memberikan kepastian bagi Pemerintah Aceh maupun masyarakat.
“Keberlanjutan Otsus tidak boleh dilihat hanya dari sisi besaran dana yang ditransfer ke Aceh. Ini harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi menyeluruh terhadap tujuan Otsus, efektivitas penggunaannya, serta kebutuhan pembangunan Aceh ke depan,” katanya.
HRD juga meminta Menteri Keuangan melihat Dana Otsus Aceh secara lebih komprehensif, tidak hanya dari perspektif beban fiskal pemerintah pusat.
“Kami meminta Menteri Keuangan benar-benar memikirkan persoalan ini. Jangan hanya melihat Otsus sebagai beban fiskal, tetapi lihat juga nilai strategisnya bagi pembangunan Aceh dan stabilitas nasional. Aceh adalah bagian penting dari Indonesia. Karena itu, setiap kebijakan terkait Aceh harus dihitung secara cermat, bukan hanya secara fiskal, tetapi juga secara sosial dan kebangsaan,” ujarnya.
Dia berharap, Presiden RI segera memberikan arahan yang jelas mengenai masa depan Dana Otsus Aceh. Arahan tersebut dinilai penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun desain APBN 2027.
BACA JUGA: Usulan HRD Berbuah Hasil, Jalan Wer Lah–Simpang Lancang Bener Meriah Masuk Prioritas IJD 2026
Menurut HRD, kepastian mengenai keberlanjutan Otsus akan memberikan ketenangan bagi masyarakat Aceh sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap keberlanjutan pembangunan dan kekhususan Aceh.
“Kita ingin Aceh maju, Indonesia kuat. Jangan sampai persoalan anggaran justru menjadi sumber kegaduhan baru. Karena itu, keberlanjutan Otsus Aceh harus dibicarakan dan diputuskan dengan kepala dingin, dengan kebijakan yang bijaksana, dan dengan mempertimbangkan kepentingan Aceh serta kepentingan nasional secara bersamaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menerima instruksi Presiden terkait kebijakan keberlanjutan Dana Otsus Aceh.
Pemerintah, kata dia, masih dalam proses dan menunggu arahan Presiden sebelum kebijakan mengenai keberlanjutan Dana Otsus Aceh dituangkan ke dalam postur APBN 2027. (Red)
