KABAR BIREUEN, Bireuen – Koalisi Gerakan Sipil Bireuen akan menggelar aksi damai jilid II di halaman Kantor Bupati Bireuen (Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen), Senin (6/4/2026), guna menuntut pemenuhan hak-hak korban banjir yang dinilai belum tertangani secara optimal sejak bencana melanda pada November 2025.
Koordinator Umum Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, M. Akmal, mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kegelisahan dan keprihatinan berbagai elemen masyarakat di Bireuen terhadap kondisi korban banjir yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian.
“Kami yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, yang terdiri dari korban banjir, aktivis masyarakat sipil, jurnalis, kelompok disabilitas, serta masyarakat umum, menyampaikan kegelisahan dan keprihatinan mendalam atas kondisi penanganan korban banjir di Kabupaten Bireuen,” ujar M. Akmal kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).
Menurutnya, banjir yang terjadi sejak akhir 2025 tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga memunculkan persoalan kemanusiaan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, hingga kepastian masa depan.
BACA JUGA: Korban Banjir Geruduk Kantor Bupati Bireuen
Ironisnya, kata dia, masih ada korban di Bireuen yang bertahan di tenda-tenda pengungsian tanpa hunian yang layak dan manusiawi, meski waktu telah berjalan empat bulan lebih sejak bencana terjadi.
Koalisi tersebut juga menyoroti lemahnya tata kelola penanganan bencana di Bireuen, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Data korban serta penyaluran bantuan, dinilai belum terbuka secara memadai kepada publik.
“Informasi sulit diakses, sementara di lapangan muncul berbagai keluhan mengenai korban yang belum menerima bantuan, serta bantuan yang tidak tepat sasaran,” katanya.
Dia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi mengabaikan hak-hak dasar warga yang seharusnya dilindungi negara. Dalam situasi bencana, pemerintah seharusnya hadir lebih kuat untuk memastikan perlindungan dan pemulihan masyarakat terdampak.
Aksi damai ini disebut sebagai kelanjutan dari upaya bersama untuk memastikan korban banjir memperoleh haknya secara adil, transparan, dan merata. Sejauh ini, koalisi menilai masih terdapat ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan realisasi penanganan di lapangan.
Aksi ini akan digelar di halaman Kantor Bupati Bireuen mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Koalisi Gerakan Sipil Bireuen mengundang masyarakat umum, mahasiswa, pemuda, organisasi sipil, serta seluruh pihak yang peduli terhadap keadilan sosial untuk turut ikut serta.
Dalam aksi tersebut, massa akan menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya mendorong transparansi data korban dan bantuan, mendesak percepatan pemulihan masyarakat terdampak, menuntut keadilan distribusi bantuan, serta mengawal keterbukaan informasi publik.
“Aksi ini dilakukan secara damai, terbuka, dan bertanggung jawab. Ini bukan sekadar aksi, ini adalah perjuangan untuk keadilan,” tegas M. Akmal. (Suryadi)
