KABAR BIREUEN, Peusangan – Para pengungsi korban banjir dan longsor di Gampong Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, mengaku tak sanggup lagi hidup dalam hunian darurat (hundar) yang panas dan tidak layak huni. Mereka memohon agar segera dibangun hunian sementara (huntara) yang lebih layak huni dan manusiawi.
“Hundar yang kami tempati sangat panas. Kami tidak tahan lagi. Jangankan manusia, ayam pun bisa mati kalau tinggal di hundar ini. Begitulah panasnya saat siang hari,” ujar Rahmawati, salah seorang pengungsi di sana, saat acara buka puasa bersama yang dirangkai dengan reses anggota DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), Minggu (1/3/2026) sore.
Rahmawati menuturkan, rumah dan tanah miliknya telah hilang tergerus banjir dan kini berubah menjadi sungai. Ia bersama warga lain berharap, pemerintah segera membangun huntara. Bukan lagi sekadar tenda darurat yang selama ini mereka diami.
BACA JUGA: Diliputi Ketidakpastian, Korban Banjir di Teupin Mane Sepakat Minta Dibangun Huntara
“Kami tidak pernah menolak huntara. Bahkan, sudah mengajukan permohonan melalui keuchik. Tapi diputuskan secara sepihak, sebagai penggantinya diberikan Dana Tunggu Hunian (DTH). Hingga kini saya belum menerima DTH tersebut. Makanya, yang sangat kami butuhkan huntara,” ungkapnya.
Keluhan serupa disampaikan Nur Afni, penghuni hundar lainnya. Ia menyebut, warga korban banjir tidak pernah ditanya terkait kebutuhan huntara. Langsung saja diputuskan menolak huntara dengan mengatasnamakan keinginan dari korban bencana.
“Semoga kali ini keluhan kami direspons pemerintah agar segera dibangun huntara,” harapnya.
20 KK Masih Bertahan di Hundar
Kunjungan reses anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud atau yang akrab disapa HRD, menjadi ruang bagi warga menyampaikan aspirasi secara langsung. Kegiatan tersebut turut dihadiri aparatur gampong setempat.
Keuchik Pante Lhong, Murizal Haryanto, mengatakan, kunjungan tersebut bukan yang pertama kali sejak bencana melanda.
“Ini kunjungan yang kesekian kalinya. Banyak perhatian diberikan kepada kita pascabencana, dan hari ini Pak HRD membawa 100 kursi untuk perlengkapan desa,” ujarnya.
BACA JUGA: Tetesan Air Mata Kepiluan di Bawah Tenda Darurat Gampong Kapa
Murizal menjelaskan, saat ini terdapat 48 unit rumah darurat atau hundar dan yang ditempati 20 kepala keluarga (KK). Sebagian penyintas banjir yang lain telah kembali ke rumah masing-masing. Ada juga yang masih tinggal di gubuk, menumpang pada keluarga, atau menyewa rumah.
HRD Pertanyakan Klaim Penolakan Huntara
Dalam kesempatan tersebut, HRD menegaskan, kehadirannya untuk menyerap langsung aspirasi warga sebelum disampaikan ke pemerintah pusat. Ia juga mendapt kabar, adanya korban meninggal dunia akibat bencana di Pante Lhong yang hingga kini ahli warisnya belum menerima santunan sebanyak Rp15 juta.
HRD menekankan, penanganan bencana harus diperlakukan adil di seluruh Aceh, termasuk di Kabupaten Bireuen. Namun, ia menyayangkan tidak adanya pembangunan huntara di daerah tersebut karena pemerintah kabupaten tidak mengusulkannya ke pemerintah pusat.
Ia mengaku heran dengan klaim Pemerintah Kabupaten Bireuen yang menyebut para korban bencana menolak pembangunan huntara. Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
“Ini sungguh mengherankan, huntara yang lebih layak huni tidak diterima, sedangkan hundar yang sangat tidak layak huni diterima. Ini sebenarnya Bupati Bireuen atau korban bencana yang tidak mau menerima huntara?” tanya HRD tak habis pikir.
Ia menambahkan, hundar yang saat ini ditempati warga pun bukan dibangun oleh pemerintah, melainkan oleh lembaga non-pemerintah. Kondisinya dinilai jauh dari kata layak untuk dihuni dalam jangka waktu lama.
“Betapa zalimnya pemimpin yang tidak berperikemanusiaan dan membiarkan korban bencana teraniaya begini. Sudah ditimpa bencana alam, sekarang para korban tambah teraniaya lagi oleh kebijakan pemimpin yang zalim,” ujarnya dengan nada tinggi.
Padahal, menurutnya, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR telah memutuskan agar korban bencana di seluruh Indonesia tidak lagi tinggal di tenda pengungsian saat Idul Fitri.
“Kalau huntara bisa dibangun dalam waktu dekat, insyaallah lebaran nanti sudah bisa ditempati dan tidak perlu berhari raya di hundar ini,” katanya.
BACA JUGA: Bukan Menolak, Warga Balee Panah Tegaskan Sangat Butuh Huntara
HRD menjelaskan, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu bagi korban yang masih memiliki lahan sendiri dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit. Sementara bagi yang kehilangan rumah sekaligus lahan, dapat dibangun huntara komunal di atas tanah milik pemerintah gampong atau kabupaten.
Meski dinilai sudah terlambat, ia menegaskan, pembangunan huntara masih bisa diajukan ke pemerintah pusat, asalkan ada usulan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bireuen. Ia berjanji, akan mengawal dan mempercepat realisasinya melalui mitra kerjanya di Komisi V DPR RI, Kementerian PU, yang membangun huntara. Kalau huntap, itu nanti yang bangun pihak BNPB serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Kita lihat saja, apakah Pemkab Bireuen menyahuti keinginan korban bencana di Pante Lhong untuk dibangun huntara atau membiarkan terus mereka hidup merana di hundar ini yang sangat tidak layak huni,” ujar Bupati Bireuen periode 2012-2017 ini.
Kini, harapan warga Pante Lhong tidak muluk-muluk. Mereka hanya mohon tidak lagi dibiarkan nanti berlebaran di bawah terpal biru yang panas dan pengap, melainkan di huntara yang layak huni dan lebih manusiawi. (Suryadi)
