KABAR BIREUEN, Jakarta- Percepatan pelaksanaan program pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus didorong Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera.
Hal itu dilakukan agar masyarakat yang terdampak dapat segera merasakan manfaat rehabilitasi dan rekonstruksi setelah berbulan-bulan menghadapi berbagai keterbatasan akibat bencana.
Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.
Hingga pertengahan Juni 2026, beberapa instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerima alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian, Selasa (16/6/2026) menegaskan, percepatan administrasi dan penyaluran anggaran harus menjadi perhatian seluruh pihak karena masyarakat terdampak telah menunggu cukup lama untuk kembali menjalani kehidupan secara normal.
“Minggu ini kita dorong Kementerian / Lembaga yang masih berkutat membuat proposal agar segera mengajukan ke Kemenkeu. Jangan lama-lama. Rakyat yang kena bencana tidak mau berlama-lama susah. Sudah tujuh bulan mereka susah,” kata Tito dalam keterangannya.
BACA JUGA:Kasatgas PRR Minta Daerah Percepat Pendataan Huntap, yang Tidak Kirim Data Ditinggal
Menurut Tito, kementerian dan lembaga yang telah menerima alokasi anggaran juga harus segera bergerak mengeksekusi program yang telah direncanakan.
Di saat yang sama, Satgas PRR terus mendorong percepatan proses pengajuan anggaran bagi kementerian dan lembaga yang masih dalam tahap penyusunan maupun sinkronisasi usulan kegiatan.
“Yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu kita dorong bekerja. Yang belum turun kita dorong Kementerian/Lembaga untuk mengajukan ke Kemenkeu dan Kemenkeu percepat realisasi anggaran ke K/L,” ujar Tito.
Sebagai bagian dari penguatan pengendalian program, Satgas PRR juga akan meminta rincian kegiatan dari setiap kementerian dan lembaga yang telah memperoleh pendanaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, serta tidak tumpang tindih dengan program pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
BACA JUGA:Anggaran Mulai Mengalir, Satgas PRR Pacu Kementerian dan Lembaga Eksekusi Pemulihan Permanen
Selain itu, melalui rapat koordinasi harian (daily brief), Satgas PRR terus mengawal penyelesaian rencana kegiatan kementerian dan lembaga agar proses pendanaan dapat berjalan tepat waktu.
Satgas juga akan membentuk koordinator wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
Upaya percepatan tersebut mengacu pada Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026–2028 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.
Dokumen tersebut menjadi pedoman utama bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemulihan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Dengan percepatan tersebut, diharapkan penyintas bencana dapat segera memperoleh hunian yang layak, infrastruktur yang kembali berfungsi permanen, layanan dasar yang optimal, serta kesempatan untuk membangun kembali kehidupan dan penghidupan mereka secara lebih baik,” pungkas Tito. (Ihkwati)
