KABAR BIREUEN, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi secara konsisten dalam dua dekade terakhir dinilai menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan reformasi fundamental ekonomi nasional. Ketergantungan terhadap konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dianggap tidak lagi cukup untuk menciptakan pertumbuhan yang kuat, berkualitas, dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama pemerintah, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Rapat itu membahas Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, Pendapatan Negara, Defisit, dan Pembiayaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H Ruslan Daud (HRD), kepada wartawan usai mengikuti rapat tersebut menyampaikan, pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap fondasi ekonomi nasional agar mampu mendorong pertumbuhan yang lebih produktif sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja formal.
BACA JUGA: HRD dan PKB Salurkan Ribuan Paket Sembako untuk Warga dan Penyandang Disabilitas di Aceh
“Fundamental ekonomi kita harus benar-benar direformasi secara jelas. Jika hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka lapangan kerja formal tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Menurut HRD, selama ini konsumsi rumah tangga memang menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, model pertumbuhan seperti itu dinilai memiliki keterbatasan dalam menciptakan basis ekonomi yang kuat dan berdaya saing tinggi.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan nilai tambah, meningkatkan investasi, memperluas industri, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.
Selain itu, HRD juga menyoroti tren depresiasi nilai tukar rupiah yang terus terjadi dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan struktural yang masih membayangi perekonomian nasional.
BACA JUGA: Kunker ke Sabang, HRD Harap Pemerintah Pusat Harus Serius Benahi Infrastruktur
“Artinya, depresiasi nilai tukar rupiah terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu,” katanya.
Karena itu, HRD berharap penyusunan RAPBN 2027 dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada perbaikan fundamental serta peningkatan daya saing nasional.
Ia menegaskan, agenda reformasi ekonomi membutuhkan komitmen dan dukungan politik yang kuat, baik dari pemerintah maupun DPR RI. Tujuannya, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Kita membutuhkan dukungan dari seluruh fraksi serta kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPR agar navigasi ekonomi nasional dapat diperbaiki dan diarahkan menuju pertumbuhan yang lebih sehat,” harap HRD. (Red)
