Oleh: Dr. H. Kamaruddin, M.M., CRP., CFRM
Dosen Magister Manajemen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen Aceh
DALAM setiap organisasi, baik pemerintahan, badan usaha swasta, lembaga pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan dan tata kelola yang dijalankan. Kepemimpinan yang baik tanpa tata kelola yang benar akan melahirkan organisasi yang berjalan berdasarkan figur semata. Sebaliknya, tata kelola yang baik tanpa kepemimpinan yang kuat akan menghasilkan organisasi yang kaku dan kehilangan arah.
Bagi Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan Syariat Islam, manajemen kepemimpinan dan tata kelola tidak hanya berorientasi pada efektivitas dan efisiensi, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai Islam yang menekankan amanah, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena itu, penerapan kedua aspek manajemen ini harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip modern dengan ajaran syariah yang menjadi identitas masyarakat Aceh.
Secara umum, manajemen kepemimpinan merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan menggerakkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara manajemen tata kelola (governance) adalah sistem, aturan, prosedur, dan mekanisme yang mengatur bagaimana organisasi dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab. Pakar manajemen modern, Peter Drucker, menyatakan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah melakukan hal yang benar (doing the right things), sedangkan manajemen bertugas melakukan sesuatu dengan benar (doing things right). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan tata kelola harus berjalan beriringan. Pemimpin menentukan arah, sedangkan tata kelola memastikan arah tersebut ditempuh melalui prosedur yang benar.
Dalam perspektif Islam, konsep kepemimpinan memiliki dimensi yang lebih luas. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini menjadi landasan penting bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah amanah, bukan sekadar jabatan atau kekuasaan. Pakar ekonomi dan manajemen Islam, M. Umer Chapra, menjelaskan bahwa tata kelola dalam Islam harus dibangun atas prinsip keadilan (al-‘adl), amanah, syura (musyawarah), dan maslahah (kemaslahatan umum). Menurutnya, keberhasilan organisasi Islam tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.
Hal senada disampaikan oleh Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus dilandasi sifat siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (komunikatif), dan fathanah (cerdas). Keempat sifat tersebut merupakan karakter kepemimpinan Rasulullah SAW yang relevan diterapkan dalam organisasi modern saat ini.
Dalam konteks Aceh, penerapan manajemen kepemimpinan dan tata kelola berbasis syariah memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan melalui pelaksanaan Syariat Islam, setiap lembaga pemerintah, perusahaan, maupun organisasi kemasyarakatan idealnya menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pada sektor pemerintahan, misalnya, pemimpin harus mengedepankan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi, akuntabilitas penggunaan anggaran, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Dalam perspektif hukum Islam, pakar hukum syariah Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa setiap bentuk kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus mempertimbangkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Sementara itu, pada sektor badan usaha swasta, penerapan tata kelola berbasis syariah dapat diwujudkan melalui praktik bisnis yang jujur, transparan, tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun penipuan. Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Di lingkungan organisasi sosial dan pendidikan, kepemimpinan syariah dapat diterapkan melalui budaya musyawarah, pembagian tugas yang adil, penghargaan terhadap kompetensi, serta penguatan nilai-nilai akhlak dalam setiap aktivitas organisasi. Keputusan yang diambil secara musyawarah cenderung lebih diterima oleh seluruh anggota karena mencerminkan rasa keadilan dan kebersamaan.
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan manajemen kepemimpinan dan tata kelola di Aceh saat ini adalah masih adanya kecenderungan personalisasi kekuasaan. Organisasi sering kali bergantung pada figur tertentu sehingga ketika terjadi pergantian pemimpin, program dan kebijakan ikut berubah secara drastis. Padahal, tata kelola yang baik seharusnya mampu menjaga kesinambungan organisasi meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi kebutuhan mendesak. Pemimpin masa kini dituntut tidak hanya memahami aspek administratif dan teknis, tetapi juga memiliki kompetensi digital, kemampuan komunikasi, kecerdasan emosional, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan perkembangan zaman.
Aceh memiliki modal sosial dan religius yang kuat untuk mengembangkan model kepemimpinan dan tata kelola yang unggul. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, ukhuwah Islamiyah, dan penghormatan terhadap ulama merupakan kekuatan yang dapat menjadi fondasi pembangunan organisasi yang sehat dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, manajemen kepemimpinan dan manajemen tata kelola yang baik bukan hanya soal bagaimana mencapai target organisasi, tetapi juga bagaimana mencapai tujuan tersebut dengan cara yang benar. Dalam perspektif Islam, keberhasilan sejati bukan sekadar pencapaian duniawi, melainkan juga keberkahan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.
Karena itu, bagi Aceh, integrasi antara prinsip manajemen modern dan nilai-nilai Syariat Islam bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Ketika kepemimpinan dijalankan dengan amanah dan tata kelola dilaksanakan secara transparan serta akuntabel, maka akan lahir organisasi yang profesional, dipercaya masyarakat, dan mampu menjadi instrumen pembangunan yang membawa kemajuan sekaligus keberkahan bagi daerah yang dikenal sebagai Serambi Mekkah ini. [*]
