KABAR BIREUEN, Jakarta – Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, memperingatkan pemerintah pusat agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dalam pengelolaan sumber daya alam Aceh. Ia menilai rencana pengelolaan gas alam di Blok Andaman tanpa melibatkan kepentingan Aceh secara maksimal, berpotensi membangkitkan kembali luka lama masyarakat Aceh terkait ketidakadilan pengelolaan migas.
Peringatan itu disampaikan Azhari saat rapat Komite II DPD RI bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam forum tersebut, Azhari meminta pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM agar pengelolaan gas hasil temuan Mubadala Energy di Blok Andaman dilakukan di daratan Aceh, bukan melalui skema pengolahan di laut lepas.
“Apabila kebijakan ini dipaksakan secara sepihak tanpa memperhatikan aspirasi Aceh, saya khawatir akan membangkitkan kembali luka lama masyarakat Aceh terkait pengelolaan sumber daya alamnya,” kata Azhari.
Menurut anggota Komite II DPD RI itu, pengolahan gas di daratan Aceh akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menegaskan, fasilitas pengolahan yang ideal berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang telah memiliki infrastruktur pendukung dari eks industri LNG Arun.
“Agar pengelolaan gas Mubadala Energy di Blok Andaman tidak dilakukan di laut lepas, tetapi diolah di daratan Aceh dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun Lhokseumawe,” ujarnya.
Azhari juga mengungkapkan bahwa masyarakat Aceh saat ini menaruh perhatian besar terhadap penemuan cadangan migas raksasa di Blok Andaman. Perhatian tersebut semakin meningkat setelah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyurati Menteri ESDM terkait pengelolaan proyek strategis tersebut.
Dalam rapat itu, Azhari membeberkan dua poin utama yang menjadi aspirasi Pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat.
Pertama, Pemerintah Aceh menolak rencana penggunaan skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) atau pengolahan gas di laut lepas. Aceh menginginkan proses pengolahan dilakukan di darat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
Kedua, Pemerintah Aceh meminta penundaan sementara persetujuan dokumen Plan of Development (PoD) Blok Andaman sampai terdapat kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat terkait pola pengelolaan migas tersebut.
Azhari mengingatkan bahwa Aceh memiliki kekhususan yang diatur dalam Nota Kesepahaman Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Karena itu, menurutnya, pemerintah pusat harus menghormati kewenangan dan aspirasi Pemerintah Aceh dalam setiap kebijakan strategis yang menyangkut sumber daya alam daerah.
“Sebagai perwakilan daerah, saya harus berdiri tegak memperjuangkan kepentingan rakyat Aceh,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan yang pernah terjadi di Aceh tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kita tidak ingin ketidakadilan itu terulang kembali. Semua pihak harus belajar dari sejarah agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat Aceh,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memastikan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Aceh dalam pengelolaan Blok Andaman.
“Aceh berbeda dengan daerah lain karena memiliki BPMA. Keberpihakan pemerintah pusat terhadap Aceh menjadi prioritas kami,” ujar Laode.
Ia menegaskan bahwa manfaat gas dari Blok Andaman harus terlebih dahulu dirasakan oleh masyarakat Aceh sebelum didistribusikan ke daerah lain.
“Sebelum gas Andaman dikirim untuk kebutuhan Pulau Jawa, masyarakat Aceh harus menikmatinya terlebih dahulu. Kami akan merumuskan formula terbaik bersama Gubernur Aceh dan BPMA,” katanya.
Laode juga mengakui kontribusi besar Aceh terhadap ketahanan energi nasional selama puluhan tahun melalui produksi gas dari Arun.
“Ketika Indonesia belum mengalami booming gas seperti sekarang, ekspor gas nasional banyak berasal dari Aceh. Karena itu, kita tidak boleh melupakan jasa Aceh bagi bangsa ini,” pungkasnya.
Pernyataan dan sikap kritis yang disampaikan Azhari Cage dalam rapat tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah anggota DPD RI yang hadir. (Red)
