KABAR BIREUEN, Bogor – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), menegaskan akan mengawal pembenahan sarana dan prasarana perkeretaapian agar anggaran yang disiapkan pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan layanan transportasi publik.
Komitmen itu disampaikan HRD saat melakukan kunjungan kerja spesifik (kunsfik) bersama anggota Komisi V DPR RI lainnya ke Stasiun Kereta Api Bogor, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana Stasiun Bogor sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Stasiun Bogor dinilai memiliki peran penting karena menjadi salah satu simpul transportasi masyarakat dengan aktivitas KRL yang padat.
Menurut HRD, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur perkeretaapian harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin keselamatan sekaligus meningkatkan kenyamanan penumpang.
“Kita ingin memastikan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Transportasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan,” ujar HRD.
Dia menekankan, pemeliharaan rutin memang diperlukan untuk menjaga keselamatan perjalanan. Namun, pelaksanaannya harus direncanakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Gangguan terhadap layanan, kata HRD, tidak hanya berdampak pada mobilitas penumpang, tetapi juga dapat berimbas terhadap aktivitas dan perekonomian masyarakat, terutama karena jalur Bogor merupakan salah satu rute KRL dengan tingkat kepadatan yang tinggi.
HRD menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk membenahi sekaligus memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia. Kota Bogor, menurut dia, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian.
“Presiden telah menyiapkan anggaran untuk membenahi dan memenuhi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana kereta api di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas,” katanya.
Dia menambahkan, pembenahan Stasiun Bogor dan sistem transportasi perkeretaapian tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, operator kereta api, serta seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, hasil kunjungan ke Stasiun Bogor akan menjadi bagian dari bahan pembahasan sekaligus pengawasan Komisi V DPR RI dalam memastikan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik mendapat respons yang tepat.
“Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah, tentu kami akan terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas HRD.
HRD menilai pembenahan transportasi publik juga tidak boleh dilakukan secara parsial. Peningkatan kualitas layanan harus mencakup seluruh aspek, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, kenyamanan, hingga keamanan dan keselamatan penumpang.
“Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden. Karena itu, seluruh lini harus terus kita benahi dan tingkatkan,” demikian ditegaskan HRD. (Red)
