KABAR BIREUEN, Bireuen – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan Daud (HRD), mengharapkan percepatan pemulihan infrastruktur vital, khususnya sistem air bersih dan bendungan, pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh.
Untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran, HRD memboyong pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI meninjau sejumlah titik kerusakan di Kabupaten Bireuen, Kamis (18/12/2025).
Rombongan pejabat dari dua kementerian tersebut antara lain, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd; Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kemen PU, A. Adi Umar Dani, S.T., M.T.; perwakilan Ditjen Cipta Karya Widjayanto; perwakilan Ditjen Prasarana Strategis Nurdin; Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro, S.T., M.T, Kepala BWS Sumatera I Ir. Asyari, S.T., M.T., M.M, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh Iswanto, S.T., M.Si, serta Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen, Dailami, S.Hut., M.Ling.
Kunjungan diawali dengan pertemuan dan sarapan pagi di kediaman HRD di Komplek Meuligoe Residence Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen. Usai itu, rombongan langsung bergerak meninjau erosi parah di Krueng Peusangan dan permukiman warga di Desa Bale Panah, Kecamatan Juli, yang hilang terseret banjir bandang dan longsor.
BACA JUGA: Dorongan HRD Berbuah Hasil, Cak Imin Resmikan Penerbangan Kualanamu–Rembele
Peninjauan dilanjutkan ke Bendungan Pante Lhong dan Water Intake PDAM Krueng Peusangan di Desa Beunyot, Kecamatan Juli, yang mengalami kerusakan berat.
Rombongan juga melihat langsung kondisi ruas jalan nasional Bireuen–Takengon Km 22 yang longsor, termasuk melintasi Jembatan Teupin Mane yang sebelumnya sempat terputus akibat banjir.
Dari Kecamatan Juli, HRD dan rombongan menuju Desa Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, yang porak-poranda diterjang banjir bandang. Sejumlah rumah warga tampak hancur dan masih tertimbun lumpur.
Peninjauan berlanjut ke SMK Negeri 1 Peusangan yang mengalami kerusakan berat, serta ke Desa Kapa untuk menemui para pengungsi korban banjir dan melihat kondisi Bendungan Karet serta erosi sungai yang dinilai sangat mengkhawatirkan.
Rombongan kemudian bergerak ke ke jembatan bailey Teupin Reudeup-Awe Geutah, sebagi jalur alternatif penghubung Jalan Medan-Banda Aceh. Jembatan darurat tersebut, kini telah rampung dan dapat dilintasi kendaraan.
Usai menunaikan ishoma, HRD bersama rombongan Kemen PU dan Kementerian PKP melanjutkan perjalanan ke Samalanga untuk meninjau Dayah Mudi Mesjid Raya dan Ummul Ayman, serta melihat kondisi erosi sungai Krueng Batee Iliek.
“Alhamdulillah, hari ini saya membawa para mitra untuk melihat langsung kondisi di lapangan, baik kerusakan berat maupun ringan yang harus segera ditangani. Ada yang bisa menggunakan skema tanggap darurat, ada pula yang melalui rehabilitasi. Semuanya tentu membutuhkan perencanaan dan desain yang matang,” ujar HRD.
BACA JUGA: Soroti Dampak Pemadaman, HRD Minta Pemerintah Percepat Pemulihan Listrik
Dia menegaskan, hasil peninjauan tersebut akan segera ditindaklanjuti, dengan proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara paralel agar penanganan bisa lebih cepat.
Menurut HRD, persoalan Water Intake PDAM Krueng Peusangan di Kecamatan Juli, menjadi perhatian utama karena sebagai sumber utama air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bireuen.
“Ini sangat krusial. Seluruh pasokan air masyarakat bergantung pada sistem ini. Karena itu, kami mendorong agar penanganannya dipercepat supaya distribusi air bersih tidak terhambat,” tegasnya.
Selain itu, HRD juga membuka peluang penanganan darurat lainnya, termasuk pembangunan jembatan sementara atau infrastruktur pendukung air bersih jika memang diperlukan.
Terkait keselamatan warga, ia menekankan bahwa penanganan harus mengikuti arahan Presiden dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Jika kawasan dinilai rawan dan membahayakan, maka relokasi harus dilakukan. Tidak mungkin membiarkan masyarakat tinggal di lokasi berisiko tinggi. Kita harus mencari lahan yang aman untuk membangun rumah baru,” ujarnya.
Menurut HRD, skema pembiayaan relokasi perlu dibahas bersama pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penganggaran pengadaan tanah terlebih dahulu. Pasalnya, banyak warga terdampak yang kehilangan rumah sekaligus tanahnya.
“Kalau pemerintah pusat belum bisa menganggarkan, maka pemerintah daerah harus menyiapkan lahan. Kita berharap ada terobosan kebijakan agar pengadaan tanah dan pembangunan rumah bagi warga terdampak bisa segera direalisasikan,” katanya.
HRD juga menyoroti pentingnya penanganan bendungan yang rusak karena menjadi urat nadi sektor pertanian. Bendungan ini sangat vital bagi petani. Penanganannya menjadi tanggung jawab APBN.
“Karena itu, kami membawa mitra untuk melihat langsung kondisi di lapangan, agar bisa ditentukan skema penanganan yang paling cepat dan tepat, sehingga kehidupan petani tidak terganggu akibat bencana,” jelas HRD. (Suryadi)
