KABAR BIREUEN,Bireuen– Terkait perkembangan Tindak Lanjut Uang Pengganti (UP) Terpidana Muslem Syamaun S.Sos dalam kasus penggelapan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bireuen untuk periode 2007-2010 dengan kerugian negara mencapai Rp 27,6 miliar, dalam proses jadwal lelang.
“Menunggu jadwal pelelangan barang rampasan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi SH MH menjawab Kabar Bireuen, Senin (17/2/2025) malam.
Dikatakannya, pada Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bireuen, terdapat terpidana yang barang buktinya sedang dalam proses pengajuan lelang untuk membayar Uang Pengganti (UP), atas nama terpidana Muslem Syamaun.
Barang bukti yang disita dan akan dilelang untuk mengembalikan kerugian Keuangan Negara.
“Upaya yang telah kami lakukan agar terpidana membayar Uang Pengganti adalah melakukan pelelangan terhadap barang bukti (inkracht van gewijsde), Kasi Pidsus telah membuat Nota Dinas kepada Kasi PB3R agar segera melakukan pelelangan barang bukti mengingat saat ini para terpidana sedang menjalani subsidair Uang Pengganti (UP),” jelasnya.
Dijelaskannya, pada 15 Februari 2018, telah dikeluarkan Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan Nomor: Print -260/L.1.21/Fu.1/01/2020 tanggal 15 Februari 2018, agar bidang yang menangani barang rampasan menyelesaikan barang rampasan tersebut.
Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna tanggal 18 Januari 2017 Muslem Syamaun diputus bersalah, menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun, denda Rp500.000.000, dengan ketentuan apabilan denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun.
Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp23.311.211.003,90, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana penjara selama lima tahun.
Setelah melalui proses banding, Muslem Syamaun dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp 300 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti yang semula sebesar Rp 23,3 miliar.
Namun, setelah banding di Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh dengan nomor putusan banding 5/PID.TPK/2017/PT BNA pada 22 Maret 2017, hukuman Muslem Syamaun dikurangi menjadi pidana penjara selama enam tahun enam bulan, denda sejumlah Rp300.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan satu tahun
Uang penganti sejumlah Rp8.804.363.313, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana penjara selama dua tahun.
Terpidana Muslem Syamaun, sudah melakukan pembayaran terhadap sebagian Uang Pengganti sebesar Rp4.297.953.183, berdasarkan Bukti Penerima Negara Kode Billing : 820170912317282 tanggal 12-09-2017.
“Sehingga sisa UP yang belum dibayarkan oleh terpidana sebesar Rp4.448.719.130, berdasarkan Aplikasi E-Piutang,” ungkapnya.
Disebutkan Munawal, ada lima bidang tanah yang merupakan barang rampasan dari terpidana, satu bidang tanah seluas kurang lebih 505.94 M2 uang terletak di Desa Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Jeumpa (Kini Kecamatan Kota Juang) Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
Sebidang tanah seluas kurang lebih 634.82 m² di Desa Bireuen, Meunasah Dayah Kecamatan Jeumpa, (sekarang Kecamatan Kota Juang) Bireuen, sebidang tanah seluas kurang lebih 1.442 m² yang terletak di Desa Geudong-Geudong Kecamatan Jeumpa (kini masuk wilayah Kecamatan Kota Juang) Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
Selanjutnya, sebidang tanah seluas kurang lebih 1.425 41 m² di Desa Geudong- Geudong Kecamatan Jeumpa (sekarang Kecamatan Kota Juang) Bireuen, dan sebidang tanah kebun dengan luas kurang lebih 1.570 m² di Dusun Panglima Razak, Desa Cot Tufah, Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
Dari kelima barang bukti itu, kata Munawal, sudah dilelang dan terjual sebidang tanah seluas kurang lebih 505.94 M2 uang terletak di Desa Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Jeumpa (kini Kota Juang) Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan Pemegang Hak Muslem Syamaun, S, Sos yang diterbitkan oleh Edwar Jufri S.Sos selaku PPAT sebesar Rp. 57.696.000,00.
Terhadap sisa Uang Pengganti (UP) yang belum dibayarkan, Kasi Pidsus memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, berdasakan Nota Dinas No : 03 pada tanggal 22 Agustus 2024 untuk dapat memerintahkan Kasi PB3R Kejaksaan Negeri Bireuen segera mengupayakan pelaksanaan lelang barang rampasan lainnya sebagaimana Surat Perintah Pelimpahan Barang Rampasan, guna menutupi Uang Pengganti (UP).
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kasi PB3R adalah, telah mengirimkan Surat Permohonan Penilaian kepada Kejati Aceh untuk dinilah oleh penilai yang ada di Kejati aceh dengan surat Nomor : B-1888/L.1.21/Kpa.5/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024.
Atas permohonan tersebut, Bidang PB3R Kejaksaan Negeri Bireuen, Tim penilai dari Kejaksaan Tinggi Aceh untuk turun ke lapangan melakukan penilaian objek tersebut dan Kejaksaan Negeri Bireuen sedang menunggu Jadwal Pelelangan dari KPKNL Lhokseumawe.
Ditanya perihal adanya perintah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk segera memeriksa dokumen terkait kasus Muslem Syamaun tersebut, Munawal mengakui sudah diperintahkan untuk mengecek dokumennya.
“Sudah diperintah Pak Plt Kajati, Pak Aspidus dan Asisten Pengawasan. Saya sudah jelaskan semuanya,” pungkas Munawal (Ihkwati)
