KABAR BIREUEN, Bireuen – Belum pulihnya aliran listrik di sejumlah wilayah Sumatera yang dilanda banjir dan longsor, memicu kelumpuhan layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan Daud (HRD), mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pemulihan jaringan listrik yang hingga kini masih padam di banyak daerah terdampak.
HRD menilai, kondisi di lapangan masih jauh dari klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen suplai listrik telah kembali normal. Menurutnya, hingga kini masih banyak wilayah terdampak banjir dan longsor yang belum menikmati kembali aliran listrik.
“Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti yang dikatakan sudah 97 persen pulih. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat semakin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik,” ungkap HRD kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).
BACA JUGA: Turun Langsung Bersihkan Lumpur di Sejumlah Dayah, HRD Kerahkan Alat Berat dan Mobil Tangki Air
Anggota Komisi V DPR RI ini menegaskan, ketiadaan listrik menyebabkan proses pemulihan pascabencana berjalan lambat dan membebani masyarakat. Sejumlah layanan publik tidak dapat beroperasi secara optimal, mulai dari pelayanan administrasi, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi.
“Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Banyak warung kopi dan pelaku UMKM terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi masyarakat ikut terganggu,” jelasnya.
Selain menghambat aktivitas ekonomi, pemadaman listrik juga berdampak serius terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga. Akses air bersih terganggu karena banyak pompa air tidak bisa beroperasi. Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pun belum berfungsi normal karena bergantung pada pasokan listrik. Hanya beberapa SPBU yang masih beroperasi dengan dukungan genset terbatas.
HRD juga menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap proses evakuasi dan penanganan korban. Minimnya penerangan serta terganggunya jaringan telekomunikasi membuat relawan dan aparat di lapangan mengalami kesulitan dalam memetakan wilayah yang masih terisolasi.
“Ketika listrik padam, akses informasi menjadi sangat terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama pada malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Ia menekankan, percepatan pemulihan jaringan listrik bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan menyangkut keselamatan warga, kelancaran evakuasi, pemulihan ekonomi, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak bencana. (Suryadi)
